Khittah Dakwah Islam Indonesia


      1. KHITTAH DAKWAH ISLAM INDONESIA

    • Dakwah Tuntutan Risalah
      Dakwah pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengubah seseor¬ang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah dan tuntutan Rasulnya. Dakwah terhadap umat Islam Indonesia adalah segala usaha untuk mengubah posisi, situasi dan kondisi umat menuju keadaan yang labih baik agar terpenuhi perintah Nya untuk menjadi ummatan wasatan yang merupakan Rahmatan lil ‘Alamien. Usaha mengubah suatu kelompok masyarakat dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik tidak mungkin terlaksana tanpa rencana yang terpadu. Kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah diri menuju keadaan yang lebih baik ini sudah dan sedang dilakukan semenjak umat ini terbentuk 14 abad yang lalu. Karena itu agar lebih efektif dan efisien dan dapat dii kuti sebagai pedoman, perlu disusun kembali rencana rencana dalam Rencana Induk Pengembangan yang disebut Khittah Dakwah Islam Indonesia (KDII).
      Untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai pedoman yang menyeluruh bagi kegiatan kegiatan umat, maka perumusan KDDI beserta Rencana Pelaksanaan Programnya harus jelas dan mudah dipahami. Selain dari itu, KDII ini juga disusun sedemikian rupa sehingga kegia¬tan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan dengan mudah dapat diplotkan di dalamnya agar secara keseluruhan jelas posisi dan hirarkinya di dalam peta keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa pemilikan, keterlibatan dan keterikatan masing masing kegiatan yang tengah berjalan.

      Aqidah, Ibadah dan Akhlak

      Islam sebagai sumber dan jalan kebenaran yang berasal dari Allah SWT, adalah pandangan hidup yang bukan saja diperuntukkan bagi kesejahteraan kaum muslimin, tetapi juga bagi semua umat manusia, rahmat bagi alam semesta dengan segenap isinya, yakni alam manu¬sia, alam hewan, alam tumbuh tumbuhan dan lingkungan hidup selur¬uhnya. Alam manusia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa dengan warna kulit yang berbeda beda yang menganut berbagai agama dan faham, kecuali mereka yang kufur, merasakan rahmat Allah melalui ciptaan Nya. Islam yang bersumber pada kebenaran Illahi, baik yang terkandung dalam ayat ayat Qur’an dan Sunnah Rasullul¬lah maupun yang terdapat dalam ayat ayat kauniah, adalah pegan¬gan, jalan, sikap dan sekaligus pula pedoman hidup setiap muslim dimanapun dan pada zaman apapun ia berada. Dienul Islam adalah ajaran purna, baik dalam makna penyempurnaan ajaran ajaran Allah (wahyu) lewat para nabi terdahulu maupun purna dalam kaitannya dengan pandangan hidup manusia yang bersifat ra’yu (akal). Dengan demikian, Islam adalah ajaran yang koprehensif sifatnya.
      Selain dari mengandung nilai nilai dasar yang bersifat fundamen¬tal, Islam juga berisikan norma norma dan prinsip prinsip ilmu pengetahuan atau pemberitahuan Illahi lain, terkandung dalam Al Qur’an yang diperjelas dengan Sunnah Rasulnya. Oleh karena itu bagi setiap muslim, Islam adalah kebenaran mutlak, universal dan eternal, yang tidak terikat pada ruang dan waktu.
      Walaupun demikian, menurut ajaran Islam, tidaklah dibenarkan seseorang memaksa orang lain menjadi pemeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama, Islam mengajarkan azas, bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Islam bahkan mengajarkan tasamuh (toleransi) dalam kehidupan beragama.
      Dalam arti tersebut, Islam mengatur berbagai hubungan manusia, juga dalam masyarakat pluralistik, baik dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan dirinya sendiri dan dengan alam lingkungannya. Sebagai suatu sistem yang mengatur tata hubungan manusia terse¬but, Islam terdiri dari: Aqidah (tata keimanan), Syari’ah (tata kaidah hukum), dan Akhlaq (tata kaidah moral), yang berkaitan erat satu dengan yang lain. Sebagai agama yang mengatur pelbagai kehidupan dan penghidupan manusia, nilai nilai dasar dan norma norma azasi Islam memberi pedoman untuk lebih mengutamakan persa¬maan persamaan tanpa mengabaikan perbedaan perbedaan mengenai segala aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, sistem sistem: sosial, politik, ekomoni, pendidikan, dan sistem budaya lain yang Islami adalah sistem sistem yang berdasarkan aqidah, syari’ah, dan akhlak, yang tidak bersifat monolitik.

      Realisasi Kebenaran Ajaran Allah

      Karena tugas Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, maka tujuan hidup dan perjuangan hidup kaum muslimin baik sebagai individu maupun sebagai kelompok warga masyarakat, warga negara dan warga dunia, adalah merealisasikan kebenaran ajaran Allah dalam kehidu¬pan pribadi dan kehidupan bermasyarakat dalam segala aspeknya. Bagi setiap muslim, dalam aspek apapun, tujuan itu tidak terlepas dari tujuan hidupnya yang berpedoman kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasullullah.
      Dari segi arahnya, tujuan hidup yang Islami dapat diperinci menjadi tujuan vertikal dan horizontal.
      Tujuan vertikal adalah kehidupan yang diridhai Allah (Q.S 2: 207, 265; Q.S 6: 162 163; Q.S 19: 6; Q.S 27: 19; Q.S 48: 29 42; Q.S 73: 20; Q.S 89: 27 30; Q.S 92: 18 21; Q.S 101: 6 7; Q.S 13: 22; Q.S 9: 72).
      Tujuan horizontal adalah:
      a. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Q.S 201; Q.S 28: 77; Q.S 7: 156) dan
      b. Rahmat bagi sesama manusia dan alam semesta (Q.S 21:107).

      Dari segi satuan lingkungannya, tujuan hidup Islami adalah:
      1. Terwujudnya pribadi yang diridhai Allah, yaitu pribadi muslim yang paripurna, yang taqwa kepada Allah SWT (Q.S 2: 22,28).
      2. Terwujudnya rumah tangga yang diridhai Allah yaitu rumah tangga sakinah yang diliputi mawadah dan rahmah anugrah Allah (Q.S 30:21).
      3. Terwujudnya qaryah (lingkungan kampung, kampus, kompleks kerja, dan sebagainya) yang diridhai Allah, yaitu qaryah yang kondusif dan “layak” menerima berkah Allah dari pelbagai arah, disebabkan warganya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (Q.S 7: 96).
      4. Terwujudnya negeri yang diridhai Allah yaitu negeri yang baik (baldah tayyibah) yang meliputi maghfirah (ampunan Allah) (Q.S 34: 15).
      5. Terwujudnya dunia yang diridhai Allah, yaitu dunia yang hasa¬nah (baik) yang berkesinambungan dengan akhirat yang hasanah (baik) pula (Q.S 201; Q.S 28: 77; Q.S 7: 156).

      PERMASALAHAN
      MASYARAKAT UMAT ISLAM INDONESIA

      1. Aspek sosial budaya

      Salah satu persoalan pokok yang dihadapi umat Islam menjelang tahun 2000 ialah datangnya masyarakat industri yang mempunyai dampak dalam bidang sosial budaya. Masyarakat industri cenderung untuk mengalami sekularisasi, yaitu pemisahan sektor sektor sosial budaya dari agama. Sekularisasi yang berpangkal dari faham sekularisme materialisme makin berkembang lebih cepat pada ma¬syarakat indusri. Sekularisme cenderung untuk meniadakan peranan agama, sekalipun kemungkiana bahwa agama akan diberi tempat, atau diberi kotak, berupa spatialisai agama. Agama diberi tempat untuk berperan secara khusus dalam bidang “Rohaniah”, tetapi tidak diberi tempat berperan dalam masyarakat yang lain.
      Salah satu kekhawatiran terbesar umat Islam dan bangsa Indonesia seluruhnya sekarang dan dimasa yang akan datang ialah timbulnya masyarakat berkelas yang mengotakkan masyarakat kedalam kelas kelas yang mempunyai kepentingan kepentingan ekonomi yang berbeda dan saling bertentangan. Pada dasawarsa akhir ini kecenderungan ke arah pengkelasan masyarakat rupanya makin meningkat, sehingga umat Islam menjadi semakin berat: karena selain dari harus menghadapi pemudaran nilai nilai agama, juga menghadapi fragmen¬tasi sosial ke dalam kelas kelas. Gejala ini akan membuat kebija¬kan perjuangan Islam menjadi bersifat ganda. Di satu pihak, umat Islam mempunyai tugas nasional untuk mencegah pengkelasan masyar¬akat yang diakibatkan oleh sistem politik yang pragmatis, di lain pihak, umat Islam ingin mencegah sekularisasi. Tugas ganda ini bertumpu pada keyakinan bahwa Islam sebagai agama dan pandangan hidup harus mencegah pengkelasan masyarakat yang sekularisasi kehidupan.
      Sementara itu dalam bidang budaya terjadi arus lain, yaitu der¬asnya kebangkitan nativisme yakni kepercayaan dan anutan anutan yang dianggap dari nenek moyang yang diles tarikan secara turun temurun. Kebangkitan ini ternyata mempunyai kolerasi dengan proses sekularisai atau spatialisasi di atas. Sebenarnya spiritu¬alisme pada gerakan nativisme bertentangan dengan materialisme masyarakat industri yang sekular. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat hubungan kepentingan yang erat antara skularisme dan nativisme. Hal ini dapat terjadi karena gerakan nativisme mena¬warkan suatu spiritualisme yang sesuai dengan konsepsi spatialis¬me agama dari cita cita sekular. Spiri tualisme nativisme sampai batas tertentu mempunyai raison d’etre, berhubung masyara¬kat industri selalu mempunyai kecenderungan alienasi yang didu¬ganya dapat ditolong oleh spiritualisme yang merupakan terapi psikologis tehadap perasaan tidak aman warga masyarakat Industri¬al.
      Usaha yang perlu dijalankan untuk mengatasi gejala sekularisme dan segala nativisme dapat bersifat teoritik dan empirik. Untuk menghadapi sekularisme, secara teoritik Islam sudah mempunyai khasanah pustaka yang cukup luas, tinggal memasyarakatkannya. Dengan demikian garis besar upaya mencegah sekularismre ialah pengintregasian ilmu ilmu secara teoritk dalam sistem keagamaan. Secara empirik, penanggulangan sekularisme adalah pengintregasian sistem budaya dalam sistem sosial dengan ajaran agama. Tugas cendekiawan muslim, karena itu, menjadi sangat pen ting dalam dakwah menghadapi sekularisme.
      Terhadap nativisme, Islam juga mempunyai kepustakaan yang panjang yang mengungkap ketinggian spiritualisme Islam, sehingga secara teoritik sebenarnya ajaran Islam dengan mudah dapat mengatasi persoalan spiritualisme itu. Demikian pula secara empirik, sifat sifat paguyuban dari nativisme yang rindu pada masyarakat kecil, dan hubungan dekat, misalnya akan dapat dipenuhi.
      Dalam menghadapi sekularisme dan nativisme, persoalan yang tersu¬lit adalah masalah kelembagaan. Selama ini sebenarnya umat Islam cukup mempunyai berbagai sumber daya, lembaga dan manusia selain sumber ideologis. Jadi, masalahnya ialah bagaimana memanfaatkan dan mengarahkan dakwah di bidang sosial budaya. Untuk menahan sekularisme, organisasi profesi yang sekarang ada perlu diman¬faatkan. Forum forum formal dan informal dapat digunakan untuk
      bermujadalah (berdialog) secara intelektual. Demikian juga media massa yang memadai akan menjelaskan secara teoritik permasalahan sosial budaya dari sudut pandang integral Islami. Sementara itu lembaga lembaga yang ada, dapat dimanfaatkan untuk menautkan agama dengan berbagai sektor kehidupan. Untuk itu, sejumlah pikiran utama mengenai bidang bidang yang strategis harus sudah disiapkan, sehingga orang Islam yang tidak mempunyai akses ke dalam kelompok perjuangan Islampun dapat memetik ide tersebut. Untuk keperluan ini dibutuhkan lembaga lembaga penelitian dan pengembangan yang mampu menampilkan ide ide secara strategis untuk menawarkan alternatif alternatif dalam menghadapi permasa¬lahan modern.
      Untuk menghadapi nativisme sumber daya kelembagaan dan manusia sudah tersedia, persoalannya tinggal bagaimana mendekatkan para penganut nativisme pada lembaga lembaga itu. Perlu diusahakan menghadapkan para penganut tarekat dan ahli ahli tasawuf dengan penganut spiritualisme nativisme, melalui saluran semacam sarase¬han atau pertemuan tatap muka. Pertemuan personal akan lebih menghadapi bagi para penganut nativisme, sebab kebanyakan mereka hidup dalam lingkungan tertutup dan jauh dari sumber bacaan. Mereka lebih percaya pada hubungan personal daripada hubungan imporsonal melalui bacaan. Pada dasarnya nativisme timbul dari kepercayaan dari apa yang dikenal sebagai “warisan nenek moyang” dan kesederhanaan berfikir, dan bukan dari sifat sifat tercela yang membuat mereka jauh dario cahaya ilahi. Tidak semua warisan nenek moyang itu perlu ditinggalkan, selam tidak beten¬tangan dengan aqidah Islamiyah. Warisan nenek moyang seperti itu dapat saja dilestarikan. Bahkan dapat dikembangkan secara baik baik dengan jiwa baru, yakni jiwa Islam.
      Persoalan sekularisme dan nativisme menjadi makin kompleks karena kerjasama antara dua kekuatan sosial budaya. Kerjasama ini terja¬di karena mereka mempunyai kepentingan yang sama. Keuntungan politik yang diperoleh nativisme selama ini mempunyai latar belakang sosial dan sejarah. Nativisme kebanyakan didukung oleh kebanyakan keturunan para priyayi (aristokrat) yang kemudian menjadi birokrat, yang secara historis pernah mempunyai jarak dengan budaya Islam. Karena jarak sosial antara priyayi dan santri makin dekat, maka dapat diharapkan bahwa perkembangan sejarah sendiri akan cenderung untuk menyusutkan dukungan priyayi birokrat kepada nativisme. Proses yang natural ini akan terjadi sesudah masa generasi yang sekarang berada dalam birokrasi itu berakhir. Proses sejarah ini bisa dipercepat dengan dakwah yang lebih intensif. Gerakan gerakan kebudayaan yang menuju ke arah ini patut dikembangkan, sekalipun tidak mempunyai hubungan lang¬sung dengan dakwah.

      2. Aspek pendidikan

      Latar belakang dan landasan pemikiran
      Umat Islam adalah kelompok masyarakat yang beriman kepada Allah swt, kodrat dan iradat Nya. Seluruh kehidupan umat Islam semes¬tinya dikembangkan secara kreatif, baik oleh masing masing indi¬vidu (fardhu ‘ain) maupun oleh eksponen eksponen masyarakat (fardhu kifayah), berdasarkan dan sesuai dengan hukum Allah, yang tertuang secara tertulis dalam syariah, kauniah, maupun sejarah. Oleh karena itu, sgala ungkapan kegiatan perilaku budaya umat Islam seyogianya merujuk pada sistem ide dan pola fikir yag lepas landas dari nilai Islami yang universal. Semua ekspresi bihavior¬al dan verbal seorang muslim adalah manifestasi dan realisasi ibadah demi tercapainya kemuliaan dan keridhaan Allah semata.
      Umat Islam Indonesia sebagai masyarakat yang berbudaya telah mengalami proses pencarian, penemuan, pengembangan dan peningka¬tan norma norma yang merupakan landasan bagi terbentuknya budaya bangsa Indonesia. Ilmu, teknologi dan ekspresi kemanusiaan adalah pengembangannya, disamping komponen budaya lain, yang tidak mungkin dilepaskan dari nilai kebenaran agama yang hakiki. Adalah menjadi kewajiban generasi sekarang untuk meneruskan kapada generasi pelanjut baik sebagai informasi, ilmu, atau teknologi, namun sebagai pedoman untuk pengembangan peradaban yang lebih tinggi yang bercorak Islam, yang secara intrinsik merupakan rahmat bagi seluruh umat, bangsa, dan alam semesta. keragaman norma dan perilaku budaya umat merupakan khazanah bagi terben¬tuknya budaya umat yang Islami. Oleh karena itu, pengembangan umat adalah sebagai usaha, optimasi kapasitas (baik kuantitatif maupun kualitatif) individu anggota umat yang mampu melaksanakan iman, Islam, dan ikhsan. Dengan ungkapan lain, ialah individu yang mampu melaksanakan ibadah dalam arti kata yang seluas luasnya.
      Manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan sifat sifat dan karakter fisik dan psikisnya yang tunduk kepada hukum syari’ah, hukum Allah dan hukum sejarah yang merupakan hukum Allah. Karena itulah, Allah swt menyediakan wahyu dan alam semesta sebagai petunjuk, pedoman dan sarana bagi kehidupan. Derajat kemuliaan manusia brgantung pada tinggi rendahnya iman dan ilmunya, yang direalisasikan dalam perilaku ibadah dan budayanya (amal shaleh).
      Hajat hidup umat Islam akan kesejahteraan lahir dan bathin (fisik, moral dan spiritual) menuntut umat untuk menggali, meme¬lihara, mengembangkan, melestarikan potensi dan kemahiran riel dirinya agar dapt menggunakan sumber sumber alam sebagai sarana hidup dan penghidupan (budaya, peradaban), sehemat mungkin dan manfaat seluas mungkin. Penemuan dan pengembangan ilmu, teknologi da ekspresi kemanusiaan (humanitas) hanya mungkin dicapai dengan mengembangkan ketajaman rasa, akal, dan rohani. Oleh karena itu, filsafat, struktur dan metoda keilmuwan hendaknya konsisten sistem nilai dimaksud dan relevan dengan kemungkinan perkembangan teknologinya.
      Diantara jarak untuk merealisasikan perwujudan hamba Allah yang berkeseimbangan (ummatan wasatha) tersebut, perlu dirumuskan kebijakan pendidikan umat yang mampu membentuk, mengembangkan dan melaksanakan penghayatan nilai dan norma, pengenalan akan potensi diri, pemanfaatan sumber sumber agama, alam dan sejarah serta pengamalan kemampuan dan keterampilannya untuk mencapai kesejah¬teraan dan peningkatan peradaban yang Islami.

      Modal dan permasalahan umat Islam di bidang pendidikan

      Salah satu modal yang dimiliki umat Islam Indonesia di bidang pendidikan kesadaran dan keyakinan umat akan dienul Islam sebagai materi program pendidikan dan sebagai sumber nilai. Demikian pula kesadaran tentang alam dengan segala hukumya termasuk diri manu¬sia, sebagai sumber ilmu dan teknologi.
      Umat Islam Indonesia juga mempunyai tradisi keilmuan dan lembaga lembaga pendidikan, seperti: pesantren, madrasah, sekolah sekolah Islam, masjid, usroh, lembaga pengajian, dan keluarga muslim sebagi tempat kegiatan pendidik an berprogram dan berproses. Di samping itu, umat Islam Indonesia juga berhubungan dengan meman¬faatkan lembaga lembaga Islam internasional di bidang keilmuan dan tekno logi. Sejumlah cendekiawan muslim Indonesia telah berkomunikasi dengan cendekiawan muslim dunia.
      Sungguhpun umat Islam Indonesia mempunyai potensi dan kegiatan pendidikan yang cukup luas, namun dirasakan pula adanya berbagai permasalahan, yang secara langsung maupun tidak langsung merupa¬kan penghambat tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Perma¬salahan tersebut meliputi: (a) masalah pendekatan, (b) masalah kelembagaan, (c) perangkat keras, (d) perangkat halus, dan (e) masalah pola pengembangan.
      Masalah yang menyangkut (a) aspek pendekatan, antara lain melipu¬ti: (1) Dalam proses pendidikan, agama cenderung dipelajari secara juridis teoritik, sehingga agama lebih sebagai “ilmu” daripada sebagai tuntunan atau pandangan hidup yang membuahkan pemikiran dan perilaku serta akhlak yang Islami; (2) ILmu agama tidak berkembang, dan sejalan dengan itu para ahli di bidang itupun makin menyusut, baik mengenai jumlah maupun mutunya; (3) Pandangan sebagian besar umat Islam terhadap agamanya masih bersifat dikotomik atau sekularistik. Agama akan dianggap menga¬tur masalah masalah keakhiratan saja, sedang masalah dunia tidak diatur oleh agama, tetapi oleh yang lain dari agama.
      Masalah yang menyangkut (b) aspek kelembagaan, antara lain meli¬puti: (1) Lembaga pendidikan pesantren cenderung bersifat tradi¬sional dan merupakan milik pribadi. Sementara kerjasama antar pesantren tidak efektif, dan kontaminasi pihak luar makin nyata; (2) Banyak lembaga pendidikan madrasah dan sekolah Islam yang menghadapi masalah kemandirian karena kepemimpinannya ditetapkan oleh pihak pemberi subsidi, sedang Yayasan pendukung tidak dibe¬narkan menginduk pada lembaga/organisasi pusatnya; (3) Masjid, usroh dan lembaga pengajian lain tidak mempunyai program yang utuh serta terencana sebagai lembaga pendidikan umat dan cender¬ung bersifat sporadik dan simplistik. Karena sifat “non institutionalnya”, maka proses pendidikan di lembaga lembaga tersebut lebih bersifat individual daripada umatik behavioral.
      Permasalahan yang menyangkut (c) perangkat halus, antara lain: (1) Tujuan pendidikan kebanyakan terlalu umum, sehingga tidak dapat diukur; (2) Kurikulum lebih bersifat diferensial, noninte¬gratif, elitis, berorientasi dan “paket non komposit”; (3) Sistem evaluasi tidak jelas, bersifat “seleksi alamiah” atau sebaliknya bersifat paradigmatik (menuju pada ketentuan), dan bersifat mekanistik; (4) Khusus untuk pesantren kurikulum bersifat statis, sementara untuk sekolah Islam dan madrasah kurikulumya bergesar ke arah ilmu ilmu “sekuler”.
      Permasalahan yang menyangkut (d) perangkat keras pendidikan, terutama berupa: alat alat bantu pelajaran yang amat minim, kepustakaan yang amat terbatas, sarana pem bangunan dan pem-biayaan yang sangat terbatas. Permasalahan yang menyangkut (e) pola pembangunan pendidikan ialah tidak hanya “pola ilmiah pokok” dan tolok ukur yang baku.

      3. Aspek Kejamaahan dan Ukhuwah

      Pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan telah dibuktikan kesahihannya oleh lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang diwarnai terutama oleh pergerakan organisasi kemasyarakatan, baik dibidang politik maupun dibidang non politik. Hal ini nyata terlihat baik pada periode pra kemerdekaan maupun pada era pasca kemerdekaan. Demikian pula halnya dengan perjuangan umat Islam di Indonesia, peranan organisasi Islam baik dalam bentuk formal maupun dalam ikatan jamaah yang lain adalah besar.
      Sebagai alat perjuangan, organisasi Islan setidak tidaknya meme¬nuhi satu atau lebih peran berikut : (1) sebagai pengikat umat menjadi jamaah yang lebih kuat, sehingga merupakan kekuatan sosial yang efektif; (2) sebagai media pengembangan dan pemasyar¬akatan budaya Islami; (3) sebagai media pendidikan dan pembinaan umat atau anggotanya untuk mencapai derajat pribadi taqwa; (4) sebagai alat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dakwah islamiah; (5) sebagai media untuk pengembangan minat mengenai aspek kehidupan tertentu (ekonomi misalnya) dalam rangka mengem¬bangkan tujuan kemasyarakatan yang adil dan sejahtera.
      Secara umum, organisasi atau institusi jamaah Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu organisasi formal dan organisasi non formal.
      Organisasi formal ialah yang jelas strukturasinya, eksistensi formalnya atau statusnya diakui baik oleh kalangan luar maupun oleh kalangan dalam. Dikelompok organisasi ini, berda¬sarkan kegiatan utama dan himpunan anggotanya, dapat dikelompok kelompokkan lagi menjadi yang berciri vertikal atau horisontal, integral atau sektoral.
      Ciri vertikal berarti bahwa dalam strukturisasinya ada garis administrasi dan komando dari pimpinan tertinggi sampai ke pimpi¬nan terendah dan anggota. Sebaliknya ciri horisontal berkaitan dengan sifat kesejajaran antar unit satu dengan unit lain dalam struktur organisasinya. Ciri integral berkaitan dengan kegiatan organisasi yang meliputi banyak aspek kehidupan manusia. Organi¬sasi yang integral ini pad umumnya mempunyai ciri keanggotaan yang majemuk dari segi usia dan jenis kelamin. Sebaliknya, organ¬isasi yang berciri sektoral berarti bahwa kegiatan organisasi itu hanya menyangkut satu aspek kehidupan saja atau aspek kehidupan yang berhubungan dengan periode umur tertentu saja. Sebagai contoh dapat disebut organisasi yang berciri vertikal integral : Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan sebagainya.; vertikal sektoral : HMI, PII, Wanita Islam, dan sebagainya.; horisontal integral : Majelis Ulama; horisontal sektoral: HSBI. Ciri organisasi ini berkaitan erat dengan keluasan perannya dalam perjuangan, seperti dikemukakan diatas.
      Organisasi non formal ialah ikatan jamaah yang mempunyai ciri ciri : (1) ikatan anggota dengan organisasi bersifat tidak for¬mal. Ikatan itu hanya karena ide atau kegiatan saja; (2) kepemim-pinannya bersifat fungsional; (3) Jamaahnya bersifat trbuka, heterogen dan non afiliatif.
      Sebagaimana organisasi formal, organisasi non formal juga mempun¬yai beberapa ciri, yaitu ciri sektoral atau teritorial. Ciri teritorial berkaitan dengan orientasi kegiatan suatu kawasan atau daerah tertentu. Organisasi non formal Islam ada yang bersifat eksplisit sebagai jamaah Islam, seperti (a) jamaah masjid, (b) jamaah kampus, (c) jamaah pengajian. Dikenal pula organisasi non formal yang tidak secara eksplisit sebagai jamaah Islam, tetapi kegiatannya Islami. Sebagai contoh dapat disebut misalnya : kegiatan sosial ekonomi (arisan, koperasi, paguyuban), kegiatan budaya dan seni, dan sebagainya.
      Salah satu bentuk lembaga kejamaahan non formal yang khas Indone¬sia ialah pesantren. Pesantren, di samping kedudukannya sebagai lembaga pendidikan juga merupakan lembaga kejamaahan. Hal ini karena pesantren mempunyai kemampuan mengikat santrinya dan sekaigus juga mempunyai ikatan dengan umat atau masyrakat pada tingkat “grassroot” (lapisan bawah). Ikatan ini sifatnya lebih kuat, bahkan sering melebihi ikatan pada organisasi formal yang ada. Kalau jamaah kampus merupakan ikatan jamaah pada tingkat ‘elitis intelektual’, jama’ah pesantren mampu mengikat umat pada tingkat ‘populis awami’.
      Kondisi jamaah Islam di Indonesia dan kecenderungan perkemban¬gannya secara garis besar dapat dilukiskan sebagai berikut.
      Dengan melakukan kajian banding dari saat ke saat lain dan dengan menggunakan tolok ukur keterpenuhannya peran organisasi dalam perjuangan dengan kegiatan kegiatannya, terlihat bahwa sebagian besar organisasi formal yang mengalami penurunan efektivitas perannya merupakan suatu “erosi fungsional”. Hal ini terjadi baik karena faktor faktor internal organisasi sendiri (unsur kepemim¬pinan terutama), faktor faktor internal umat Islam (menurunnya ukhuwah), maupun karena faktor eksternal (terutama akibat pere¬kayasaan sosial). Kecendrungan sifat ketergantungan dan “hanyut arus” lebih menonjol lagi, terutama dalam dua dasawarsa terakhir ini.
      Organisasi organisasi formal yang tergolong besar kadang kadang menunjukkan sifat eksklusifistiknya yang primordial dan karena latar belakang inferioritasnya, amat mngganggu ukhuwah antar jamaah organisasi Islam, bahkan menumbuhkan keadaan desintegrasi. Organisasi formal islam yang kecil, yang menunjukkan sifat keper¬juangan Islam yang demokratif dan partisipatorik, juga tidak terlepas dari sifat eksklusifisme di atas. Organisasi yang ka¬dang kadang di pandang lebih dari sekedar alat oleh para pemimpin atau aktifismenya. sementara ukhuwah antar jemaah baru benar benar terjadi apabila muncul persoalan yang dianggap amat kriti¬kal (kasus UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dsbnya).
      Keadaan di atas akan berkembang lebih parah lagi dengan munculnya sementara pemimpin organisasi yang mempunyai pretensi lain, yang tidak segan mengorbankan hal yang lebih fundamental untuk memper¬oleh pemenuhan interes pribadi.
      Di sisi lain, terjadi hambatan dalam estafetta kepemimpinan. Pemimpin yang lebih muda dalam usia, umumnya merasa belum siap melanjutkan estafetta kepemimpinan generasi tua, baik karena alasan intern, seperti kemampuan maupun karena pemahaman agama yang terbatas. Selain itu ada juga hambatan ekstern, seperti, misalnya situasi sosial politik yang tidak kondusif.
      Keadaan organisasi Islam non formal, secara singkat dapat dilu¬kiskan sebagai berikut. Jamaah mesjid umpamanya bersifat amat heterogen, karena terdiri dari (campuran tua mudi), awam intelek¬tual, dstnya), paternalistik. Karena itu ikatannya lebih longgar. Pada mesjid mesjid kota, peranan generasi muda lebih dominan sebagai aktivis. Jemaah kampus lebih homogen terutama kalau dilihat dari ciri kemudaan dan keintelektualannya. Sifatnya lebih mandiri, loyalitasnya lebih pada ide (walaupun mereka mengenal “tokoh ideal”), ikatannya lebih kokoh dan mobilitasnya lebih tinggi. Jamaah pengajian lebih bervariasi. Walaupun lebih banyak generasi tuanya, ikatannya lebih longgar, paternalistik. Karena itu mobilitasnya lebih rendah. Jamaah yang tidak jelas Islamnya mempunyai karakteristik yang amat bervariasi tergantung pada bentuk ikatannya.
      Jamaah pesantren, karena lebih bersifat “milik pribadi”, pengelo¬laannya bersifat tertutup. Bentuk komunikasi antar lembaga keja¬maahannya amat terbatas. Hubungan antar pesantren, lebih bersifat hubungan darah daripada hubungan ide. Di sisi lain, dikalangan jamaah/pesantren terlihat kelambanan tumbuhnya kepemimpinan baru, sehingga meninggalnya pemimpin tua sering diikuti dengan menyur¬amnya suatu pesantren. Ini sering diikuti oleh renggangnya hubun¬gan hubungan antar pesantren yang ada.
      Beberapa masalah yang harus dihadapi dan harus dipecahkan untuk lebih mengefektifkan organisasi atau ikatan jamaah non formal ini, sehingga benar benar dapat menjadi alat perjuangan ialah masalah komunikasi, pembinaan kaderisasi kepemimpinan.
      Bentuk ikatan jamaah non formal lain, seperti kelembagaan profe¬si, kelembagaan seni, masih kurang mendapat umat Islam.
      Dari gambaran tentang kondisi dan kecenderungan orga nisasi Islam di atas dapat diidentifikasi permasalahana di bidang pembi¬naan jamaah sebagai berikut :
      (1) Bagaimana caranya agar ukhuwah antar organisasi Islam dapat berjalan lebih baik lagi dari keadaan sekarang. Bila selama ini ukhuwah itu diartikan secara statis saja, yaitu lebih dikaitkan dengan status, maka kini dan dimasa yang akan datang bagaimana¬kah cara mengembangkannya sehingga menjadi fungsioanal?
      (2) Bagaimana melakukan refungsionalisasi organisasi (formal) sehingga benar benar dapat diandalkan sebagai alat perjuangan?
      (3) Bagaimana mengembangkan sistem komunikasi dan koordinasi antar organisasi Islam non formal? agaimana pula meningkatkan pola pembinaan dan kaderisasi pimpinan organisasi non formal itu?

      V. Aspek Politik

      Pada hakekatnya politik adalah seni mengatur masyarakat. Kehidu¬pan politik selalu ditandai dengan konflik kepentingan antara kelompok lelompok dalam masyarakat, yang berusaha untuk mereali¬sasikan gagasan gagasan ideologinya menjadi realitas sosial yang iedal menurut wawasan masing masing. Kepentingan yang dimaksud dapat bersifat politis, ekonomis, kultural, maupun ideologis. Dengan demikian, merupakan hal yang wajar bila perjuangan untuk memperoleh kekuasaan merupakan fenoma politik yang paling meno¬njol dalam masyarakat. Oleh karena dengan porsi kekuasaan yang dapat diperoleh, tiap kekuatan sosial akan menerjemahkan cita cita menjadi kenyataan konkrit. Dengan kata lain setiap kelompok sosial politik, lewat kekuasaan, berusaha untuk melakukan alokasi otoritatif nilai nilai yang diyakininya.
      Bila diperhatikan, perjuangan politik umat Islam di Indonesia terlihat bahwa peranan politik Islam mengalami penurunan yang konstan, baik sebagai akibat kelemahan kelemahan internal dalam tubuh umat maupun karena perekayasaan politik yang datang dari luar. Perekayasaan politik yang melumpuhkan peranan politik rakyat dan umat Islam khususnya terasa amat efektif sejak bebera¬pa dasawarsa terakhir. Nampaknya proses pembangunan yang sangat berorientasi pada aspek ekonomi dan sangat pragmatik, secara langsung maupun tidak langsung, telah berpengaruh pada proses penumpulan pandangan ideologis masyarakat Indonesia.
      Proses modernisasi yang dibarengai dengan industriali sasi, urbanisasi, sekularisasi, dan masuknya MNC/TNC secara besar besaran dengan segala dampak sosio politiknya, telah menyebabkan makin cairnya pandangan ideologis umat/bangsa. Banyak daerah di Indonesia, yang pada zaman demokrasi parlementer didominasi oleh kekuatan politik Islam (seperti misalnya : Sumbar, Jabar, Sulsel, dan Kalsel) kini telah diwarnai oleh kekuatan politik lain.
      Secara sangat singkat kemorosotan perang poitik Islam dalam sejarah Indonesia dapat dilukiskan sepeti berikut.
      Dalam era 1949 1959 peranan politik Islam masih mempu nyai bobot kekuasaan yang menentukan. Kehidupan politik yang ditandai dengan persaingan bebas antar parpol dimasa itu menghasilkan secara demokratik golongan golongan yang dapat mewakili aspirasi umat. Masyumi, NU, PSII, dan Perti mengumpulkan sekitar 45 % suara dalam dua kali pemilu,, baik untuk menyusun DPR maupun Konstitu¬ante. Terbukti bahwa salam kehidupan politik yang demokratik umat Islam dapat mengambil peranan politik secara representatif.
      Dalam era 1959 1965 peranan politik tersebut terdesak kepinggir. Demokrasi Terpimpin Soekarno menggeser kekuatan poliik Islam, antara lain dengan pembubaran Masyumi, sehingga arena politik Indonesia menjadi medan adu kekuatan antara PKI yang telah berha¬sil melakukan infiltrasi cukup jauh ke dalam tubuh PNI (PNI kiri) dan menguasai Front Nasional disatu pihak, dan TNI AD dilain pihak. Soekarno sendiri berusaha menjadi penyeimbang dalam adu kekuatan politik tersebut, sampai terjadi peralihan dalam perim¬bangan kekuatan itu dengan terjadinya G 30 S/PKI.
      Dalam era “Orde Baru” peran politik Islam menjadi makin lemah. Dengan makin kuatnya kooperatisme, umat Islam dan sektor sipil pada umumnya tidak lagi mempunyai peranan dalam proses pengambi¬lan keputusan di Indonesia. Dewasa ini semakin jelas kekuasaan hampir secara penuh dipegang oleh golo ngan birokrat baik sipil maupun militer, terutama melalui Golkar. Dua partai lainnya hanya berfungsi sejauh tidak menggangu sistem yang telah diciptakan. Beberapa ciri utama Orba dapat dilukiskan sebagai berikut.
      Pertama, bureaucratic military complex. Peranan militer sudah melimpah diberbagai bidang, terutama dibidang politik dan birok¬rasi. Jabatan jabatan, sejak dari bupati sampai gubernur dan sel sel birokrasi penting telah diisi oleh militer.
      Kedua, state capitalism. Kekuasaan negara dibidang ekonomi adalah besar, namun kendatipun sumber sumber kekayaan nasional dikuasai oleh negara, tetapi arah pengelolaan perekonomian Indonesia telah banyak menyimpang dari pasal 33 UUD 1945. Disamping itu, sektor swasta sangat kentara dimonopoli oleh pemilik pemilik modal kuat dengan elite politik sebagai pelindungnya.
      Ketiga, full grown sekularism. UU no 3 dan no 8 tahun 1985 oleh sementara pihak telah dijadikan sebagai landasan hukum bagi pengembangan sekularisme penuh. Tidak saja Golkar dan Parpol, melainkan juga seluruh organisasi massa, termasuk organisasi organisasi keagamaan yang harus berazaskan tunggal Pancasila. Bahwa organisasi agama juga tidak dipearbolehkan berazaskan agamanya menunjukkan bahwa para penentu proses sosial secara sadar atau tidak telah bertekad memasuki full geown sekularism.
      Keempat, terlihat kecenderungan totalitarianisme terselubung. Penguasa tidak saja mengontrol, mengarahkan dan “membina” salah satu dimensi kehidupan rakyat Indonesia, yaitu kehidupan poli¬tiknya, akan tetapi mengawasi, mengarahkan, dan membina hampir seluruh dimensi kehidupan, lewat UU nomor 3 dan nomor 8 di atas.
      Kelima, dalam bidang agama di tingkat massa rakyat dan jabatan jabatan strategis di berbagai Departemen dan Pemerintah Daerah terasa dominasi golongan minoritas tertentu yang mengganggu rasa keadilan masyarakat luas.
      Keenam, usaha deislamisasi. Kekuatan kekuatan Islamofobia untuk melumpuhkan Islam pada dasarnya menggunakan be berapa cara, antara lain : intensifikasi pelaksanaan pola pengucilan golongan umat yang berfikir mandiri (independen), mendorong kecenderungan dalam masyarakat kearah nativisme yang serba akomodatif dan memukul kekuatan ekonomi umat atau setidak tidaknya mendorong proses gulung tikarnya kekuatan golongan ekonomi umat/lemah.
      Ketujuh, Pendekatan pendekatan security terasa sangat menonjol, sehingga rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat menjadi terhambat.
      Beberapa catatan khusus mengenai peranan militer dalam percatu¬ran politik dan ekonomi Indonesia, dapat di ungkapkan sebagai berikut.
      Pemerintah Orde Baru sejak awal mempunyai dua tujuan sentral yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu “pembangu¬nan ekonomi” dan “stabilitas politik”. Tujuan ganda ini merupakan tujuan antara untuk memantapkan kepercayaan rakyat terhadap aktivitas sosial militer di dalam penyelenggaraan bernegara, suatu legitimasi peran sosial politik militer.
      Aspek pencapaian dan pemeliharaan stabilitas politik dilaksanakan dengan realisasi pengendalian aktivitas politik secara ketat dan tersentralisasi, melakukan kristalisasi dalam tubuh militer dan kelompok sipil, serta menggunakan segala aparatur pemerintah secara maksimal. Hal yang terakhir ini sebenarnya merupakan lembaga yang digunakan untuk memantapkan stabilitas politik dan sekaligus menjadi lembaga pokok untuk mempercepat proses pelaksa¬naan program program pembangunan.
      Beberapa indikasi dari perwujudan strategi pemerintah Orde Baru misalnya terlihat dari hal hal sebagai berikut: (1) peningkatan terus menerus pertumbuhan ekonomi sebagai manifestasi program integral dibadang ekonomi: (2). Mitosisasi pembangunan: (3). Peraturam yang longgar untuk pengadaan dana penbangunan dan kapital untuk kegiatan ekonomi, terutama investasi asing: (4). Pemantapan mekanisme kerja dan peningkatan status birokrasi secara khusus dalam masyarakat: (5). Penataan lembaga lembaga pemerintah dan lenbaga lembaga sosial politik secara tegar: (5). Mobilisasi segala kekuatan dalam masyarakat untuk melakukan partisipasi perlaksanan program pembangunan.
      Beberapa isue politik yang berkaitan dengan peranan militer di bidang politik, yang perlu mendapat perhatian dalam perkemban¬gannya, ialah: (1). Regenerasi dalam tubuh ABRI: (2). Dinamika pemikiran di kalangan militer tentang peranan sosial politik militer, baik secara institusional maupun secara individual : (3). Program modernisasi ABRI, baik di bidang personil, persenja¬taan, maupun organisasi: (4) Dimensi populis ABRI, seper¬ti: Babinsa, AMD, dan aspek aspek pendukung sistem hamkamrata.

      IV. ASPEK EKONOMI

      Aspek hidup ekonomi seseorang atau suatu masyrakat tidak terlepas dari aspek hidup yang lain. Dengan demikian, usaha memperbaiki kehidupan ekonomi, disamping mempertimbangkan faktor faktor ekonomi, juga tidak kalah pentingnya dengan faktor faktor non okonomi.
      Usaha perbaikan ekonomi dalam masyarakat liberal lebih ditujukan untuk memperbaiki proses kegiatan ekonomi itu sendiri, yaitu siklus produksi distribusi konsumsi, yang ditekan terutama pada teknis ekonomis. Sebaliknya, pada sistim ekonomi sosialis perbaikan lebih diarahkan pada masyarakat di mana kegiatan ekono¬mi berlangsung.Namun demikian pengertian masyarakat di sini adalah pengertian kesatuan kolektif komunitas, sehingga harkat manusia sebagai individu kerap kali dilupakan dan dikorbankan. Dua pendekatan pengembangan tersebut menghasilkan pola perkemban¬gan yang berbeda. Ekonomi liberal atau kapitalstik, yang be¬rorentasi pada komponen modal/pengusaha, mampu menghasilkan perkembangan ekonomi yang relatif cepat tetapi disertai dengan ketidakadilan ekonomi. Sebaliknya, sistim ekonomi sosialis secara teoritik mampu melahirkan aspek keadilan ekonomi, tetapi perkem¬bangan tekah menempatkan elite penguasa sebagai pendominasi perencanaan, pelaksanaan dan penikmatan hasil hasil ekomomi. Tujuan tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap bangsa pada prinsipnya sama, yaitu: (a). mewujudkan perkembangan ekono¬mi: (b). keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatannya, pro¬duksi, distribusi, dan konsumsi: dan (c) yang sebenarnya merupa¬kan tujuan antara atau pendukung bagi tercapainya dua tujuan tersebut ialah stabilitas ekonomi, baik, baik stabilitas kesempa¬tan kerja, stabilitas harga, maupun keamanan ekonomi, tyermasuk jaminan hidup warga masyarakat dihari tua.
      Tujuan tujuan ekonomi ini dalam prktek sukar dicapai secara bersamaan. Hingga saat ini belum ada konsep teoritik yang mantap untuk dapat mengembangkan ekonomi ekonomi atau bangsa yang secara berimbang mencapai tingkat pertumbuhan yang cepat sekaligus dengan tingkat keadilan ekonominya.
      Dari sisi lain, kalau kemerosotan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa terjadi,baik berupa tingkat inflasi yang tinggi maupun rusaknya sektor produksi pertanian akibat bencana alam, ataupun karena sebab lain, biasanya yang paling dahulu merasakan akibatn¬ya dan yang paling parah keadaanya adalah masyarakat lapisan bawah, yang miskin dan lemah. Ini terjadi baik di negara sosia¬lis. Di negara kapitalis, karena modal begitu dominan posisinya, maka kelompok yang bermodal tidak mampu melakukan kegiatan okono¬mi secara bebas. Di negara sosialis, yang umumnya pemerintahannya bersifat otoiter, masyarakat miskin tidak dapat bertindak sebagai subjek yang menentukan, melainkan menjadi objek pelaksana kegia¬tan ekonomi.
      Islam yang berdasarkan diri pada prinsip persamaan kedudu¬kan,prinsif keadilan tuntutan jaminan sosial yang jelas, prinsip perimbangan antara hak dan kewajiban,serta tuntutan hidup tolong menolong, memungkinkan dikurangi penderitaankaum lemah dalam menghadapi goncangan ekonomi. Dengan mengembangkan sikap kebersa¬maan dalam menikmati keuntungan dan menaggung kerugian (profit sharing dan risk sharing) dalam berbagai kegiatan ekonomi,baik dalam fungsinya sebagai produsen, distributor, maupun sebagai konsumen, keserasian hubungan antara unit unit ekonomi dalam masyarakat dapat dijamin.
      Dari sisi lain, dapat dilihat bahwa kalau sistem ekonomi kapi¬talistik lebih “berpihak” pada pemilik modal (pengusaha), semen¬tara sistem ekonomi sosialistik lebih “berpihak” pada buruh, tidak mungkinkah “sistem ekonomi yang Islami” mempunyai potensi untuk menyeimbangkan pemihakantersebut bukan saja pada pengusaha dan buruh, tetapi terutama uga pada konsumen? Jawaban jawaban filositik teoritik mungkin pernah dilontarkan dan cukup meyakin¬kan kebenarannya. Namun, secara operasional empirik perlu pengem¬bangan lebih lanjut.
      Kondisi perekonomian Indonesia, setelah periode menikmati mani¬snya minyak bumi mendekati penghujungnya, mulai menghadapi perma¬salahan yang cukup serius karena sumber utama devisa negara tersebut makin menyusut jumlahnya. Di sisi lain, upaya mwendapat¬kan devisa non minyak belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sementara itu, kegiatan perekonomian di dalam negeri sendiri makin terasa lesu, baik karena pengaruh resesi dunia maupun sebagai akibat faktor faktor internal sendiri. Kecenderungan yang demikian itu, menyebabkan sebagian pengamat pesimistik memandang perkembangan ekonomi Indonesia.
      Walaupun problema problema yang mengakibatkan lambannya perkem¬bangan ekonomi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain, tetapi kesamaan umum tetap ada yaitu bahwa di dalamnya terkait variabel variabel ekonomis maupun non ekonomis. Kedua variabel pokok ini harus dilihat baik melalui pendekatan statis maupun pendekatan dinamis, sehingga dapat melahirkan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu.
      Setidak tidaknya ada lima permasalahan pokok yang dihadapi pere¬konomian Indonesia yaitu: masalah modal, masalah tenaga kerja, kejujuran pelaku kegiatan ekonomi. Dua permasalahan yang terakhir termasuk problema non ekonomis.
      Masalah permodalan. Masalah permodalan menyangkut keterbatasan sumber modal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain dari itu, daya serap investasipun terbatas juga karena sempitnya pasaran hasil produksi, baikunuk ekspor maupun [asaran dalam negeri. Permasalahan ini diperberat lagi dengan efisiensi peman¬faatan modal yang rendah dan arah investasi yang kerap kali tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Akibatnya, angka cor (capital out put ratio) tinggi dan matarantai pengaruh ke muka dan ke belakang kecil, backward and foreward linkage terbatas.
      Masalah ketenagakerjaan. Melihat fenomena ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat semacam paradoksal, yakni di atu fihak pen¬gangguran makin membengkak tetapi di fihak lain dirasakan kebutu¬han akan tebnaga kerja tertentu, terutama tenaga ahli dan menen¬gah. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja kasar dan tidak terlatih (non profesional) amat banyak, sebaliknya tenaga ahli dan terlatih amat terbatas, kecuali untuk bidang tertentu. Kera¬wanan tenagakerja ini makin diperberat dengan dua hal, yaitu : (1) meningkatnya perkembangan sektor sektor ekonomi dengan tek¬nologi tinggi (yang sebenarnya dapat dicapai dengan teknologi yang lebih rendah), dan (2) sikap angkatan kerja yang statis, etos kerjayang rendah, dan langkanya motive\asi wiraswasta.
      Masalah keadilan ekonomi. Sekalipun peranan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama sejak 1967, cukup dominan, tetapi kebe¬basan bersaing sektor swasta makin tajam. Di satu fihak, perkem¬bangan ekonomi dapat dipercepat karena fihak swasta domestik maupun asing yang bermodal kuat mampu mendirikan berbagi alat produksi dalam skala besar, teknologi canggih, efisiensi tinggi, yang memungkinkan kualitas produksi meningkat, hingga keuntungan yang diperoleh menjadi besar. Di fihak lain, sektor sektor ekono¬mi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak makkin melemah, terutama sektor informal. Kerajinan rumah tangga di desa, indus¬tri kecil di kota, transportasi non mesin sebagian bangkrut. Fenomena yang ironi terlihat: yang besar makin kuat sementara yang kecil makin lumpuh atau mati.
      Keterbatasan lapangan kerja di pedesaan mengakibatkan meningkatn¬ya secara besar besaran urbanisasi, yang bukan saja menambah pengangguran di kota dan di desa, tetapi juga timbulnya dampak sosial yang negatif. Upaya pemerintah meningkatkan keadilan ekonomi dengan mencanangkan delapan jalur pemerataan, rupanya menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi, terutama yang berori¬entasi pada pertumbuhan. Walaupun telah diakui banyak segi kele¬mahannya, masih juga dilaksanakan di Indonesia. Sementara itu isue “keadilan sosial” atau “emansipasi sosial” sebagai strategi alternatif, walaupun telah mendapat pasaran di forum kajian teoritik (di berbagai forum akademik) rupanya belum mendapat pasaran dalam praktek.
      Dengan menyusutnya secara tajam sumber modal yang dikuasai pemer¬intah khususnya dari hasil minyak bumi sejak tahun 1982, peranan swasta bermodal besar semakin dominan, situasi liberal yang kapitalistik makin mendapat angin, sehingga kegiatan ekonomi lemah, termasuk koperasi, semakin memburuk. Sinyaleman sistem ekonomi Indonesia lebih condong ke ekonomi kapitalistik makin mendapat pembuktian empirik yang valid dengan fenomena fenomena ekonomi di atas. Kalau dimulai tahun 1967 sektor ekonomi modern menjadi pelopor perkembangan ekonomi, maka semenjak 1982 sektor modern inipun mengalami kesuraman sebagaimana halnya sektor ekonomi yang telah tersingkir dan dikalahkan oleh sektor ekonomi modern tersebut.
      Problematika ekonomi Indonesia yang kompleks tersebut, yang memprihatinkan seluruh bangsa Indonesia terutama golongan menen¬gah dan bawah, sebenarnya hampir identik dengan problematika ekonomi umat Islam. Umat Islam, disamping merupakan bagian mayor¬itas rakyat Indonesia, hampir semuanya menduduki strata sosial ekonomi menengah bawah dan bawah. Sektor ekonomi informal,teru¬tama, dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya pada sektor ekonomi kuat dan menengah kuat justru umat Islam merupakan minoritas dan tidak berperan menentukan. Fihak yang paling berperan justru pengusaha pengusaha non pribumi baik WNI maupun WNA yang mengua¬sai matarantai ekonomi yang tidak terputuskan sejak dari impor sampai ke pedesaan, dan dari pedesaan sampai ke eksport.
      Di sisi lain dapat dilihat bahwa sektor pemerintah memegang peranan yang cukup besar dalam perekonomian, baik sebagai konsu¬men berbagai hasil produksi maupun sebagai produsen barang barang penting bagi kebutuhan rakyat banyak. Dalam kaitan ini, baik pemborong yang mensuplai kebutuhan pemerintah maupun penyalur hasil produksi pemerintah hampir seluruhnya dinikmati oleh pengu¬saha menengah kuat dan kuat, terutama yang memiliki hubungan yang akrab dengan pejabat yang berwenang.

      VII. Aspek Ilmu dan Teknologi
      Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling baik struk¬turnya, paling mulia, melebihi dan mengatasi makhluk yang lain (At Tien:4, Al Isra’:70). Namun, kemudian sebagaian mereka muncul sebagai makhluk yang bersegi negatif, bodoh, zalim dan kikir (Al Ahzab:72, Al Isra’:100), atau bahkan paling hina (At Tien:5). Dengan demikian, manusia asalnya adalah makhluk yang potensial paling unggul, termulia, namun dalam pertumbuhannya belum tentu demikian. Oleh karenanya, ada semacam kewajiban yang inheren dalam diri manusia, yaitu mengaktualkan keunggulan kwalitas tersebut, baik segi fisik, mental, intelektual, maupun spiritu-alnya. Aktualisasi potensi diri sebagai makhluk yang paling superior tersebut merupakan salah satu fungsi kodrati manusia, suatu proses “ihsanisasi”.
      Fungsi kodrati manusia yang lain adalah fungsi “pengabdian” (adz Dzariat:56, Al Bayyinah:5), yang disamping berdimensi transenden¬tal (ibadah khusus), juga tercermin dalam dimensi horisontal, yaitu pengabdian kepada sesama manusia dengan amal shalih (ibadah umum). “Kekhalifahan” adalah fungsi kodrati yang lain (Al Bawar¬ah:30, Al An’am:165), yaitu menjadi wakil Allah dalam mengelola dan mengatur kehidupan di dunia agar tercipta harmoni dan kese-jahteraan di bawah ridho Nya. Fungsi kodrati yang lain adalah “kerisalahan” (Ali Imran:104, Al Maidah:67), menyampaikan kebe¬naran dienul Islam sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
      Bagaimana manusia dapat menunaikan keempat fungsi kodrati terse¬but (ihsanisasi, pengabdian, kekhalifahan, dan kerisalahan), manusia dengan kemampuan fisik, intelektual dan mentalnya membu¬tuhkan “jalan kebenaran” yang bersumber pada kebenaran hakkiki. Sumber kebenaran yang mutlak hanyalah datang dari Allah semata. Untuk dapat menangkap kebenaran tersebut kepada manusia tersedia dua ‘jalur’, yaitu wahyu dan ayat kauniah, manusia membutuhkan interpretasi terhadap keduanya. Interpretasi terhadap wahyu (Qur’an dan Sunah) sering dikenal sebagai “tafsir”, sementara interpretasi terhadap fenomena fenomena kauniah dikenal sebagai “ilmu pengetahuan”.
      Ilmu dan teknologi berkembang didorong oleh kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk dapat mempertahankan eksistensinya yaitu berinteraksi secara harmoni dengan lingkungan alamnya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mampu memperoleh kemudahan kemudahan dalam melakukan kehidepan sehari hari, dalam memenuhi fungsi hidupnya. Dengan ungkapan lain, makna dikembangkan ilmu dan teknologi oleh manusia (aspek aksiologis ilmu dan teknologi) ialah sebagai alat agar manusia dapat memenu¬hi misi atau makna kehidupannya di dunia.
      Perkembangan ilmu, serta teknologi yang menyertainya dicapai manusia melalui matarantai yang panjang dari upaya manusia untuk dengan kemampuan “interpretasi ayat kauniah” nya yang berupa kemampuan observasi, abstraksi, pengkajian dan eksperimentasi mereka. Perkembangan ilmu dan teknologi yang dicapai oleh umat manusia hingga saat ini telah mendorong ‘loncatan peradaban’ yang mencengangkan. Perkembangan ini sedemikian menyilaukan umat manusia sehingga menggeser persepsi mereka tentang ilmu dan tek¬nologi, yang semula sebagai alat untuk berinteraksi dengan ling¬kungan alaminya, menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Ilmu dan teknologi seringa dipandang sebagai yang mampu memecahkan sega¬lanya, lahirlah rasionalisme. Ilmu dan teknologi seolah sebagai “tuhan”.
      Di sisi lain, disadari pula bahwa perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya berkembag oleh kemampuan rasional manusia saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh corak pemikiran filsafati (pandangan budaya, keyakinan dan agama) para pengembangnya. Dengan demikian, perkembangan ilmu dan teknologi taklah netral, tetapi diwarnai pula oleh presuposisi presuposisi tertentu. Hal ini akan semakin nyata dirasakan pada spektrum ilmu ilmu sosial. Pertanyaan ini cukup bermakna mengingat ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia saat ini dikembangkan dengan kurang memperhatikan nilai nilai moralitas kemanusiaan, nilai nilai keagamaan. Apalagi para pen¬gembang ilmu dan teknologi kebanyakan mereka yang non muslim.
      Bagi bangsa Indonesia yang juga berarti bagi umat Islam, perkem¬bangan ilmu dan teknologi juga menunjukkan permasalahan tesen¬diri, yaitu kenyataan ketinggalan dan sifat ketergantungan yang berkepanjangan tehadap dunia barat. Disamping itu, proses alih iptek (transfer of science dan technology) yang kita lakukan berlangsung tanpa sandaran etis yang kuat, sehingga proses ahli iptek tersebut kadang kadang secara sadar atau tidak disertai pula alih nilai (transfer of value) Barat, yang dalam beberapa hal bukan saja bertentangan dengan nilai nilai budaya bangsa, terutama bertentangan dengan nilai nilai Islam.
      Efek samping lain proses alih iptek seperti disebutkan diatas juga tidak menjamin terpecahkannya secara memadai permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia sendiri, seperti : kemiski-nan, defisiensi pendidikan, defisiensi gizi dan kesehatan, ke¬langkaan kesempatan kerja, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena paket paket teknologi yang ditransfer pada umumnya dirancang untuk menghadapi problematika kehidupan masyarakat maju dan sekularistik, yang berbeda dengan problema sosial budaya bangsa Indonesia dan umat Islam didalamnya.
      Kenyataan tentang perkembangan ilmu dan teknologi diatas dapat menimbulkan dilema etis bangsa Indonesia, terutama kaum muslim dan cendekiawannya. Disatu sisi, bagaimanapun juga ilmu dan teknologi akan selau berkembang, karena perkembangannya sendiri adalah suatu sunatullah. Tanpa mengikuti dan menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi, umat Islam akan terbelakang dan akan inferior dalam perkembangan budayanya. Akan tetapi di sisi lain, kemajuan yang dicapai oleh ilmu dan teknologi itu tanpa sandaran etis yang kuat akan dapat menjerumuskan uamt pada kehidupan yang materi¬alistik.
      Ilmu dan teknologi, menurut pandangan Islam, mestinya dikembang¬kan dan diperuntukkan bagi pemenuhan fungsi fungsi koderati manusia di atas. Bagaiman dengan ilmu dan teknologinya manusia mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi makhluk yang termulia, menajdi wakil Allah dalam mengelola dunia, membudayakan manusia sesuai dengan ketinggian dengan martabatnya dihadapan Allah. Ilmu dan teknologi mestinya dimanfaatkan manusia untuk menunaikan tugas kerisalahannya dan menyingkatkan pengabdiannya terhadap sesama manusia sebagai manifestasi pengabdiannya kepada Al Kha¬lik.
      Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi umat Islam Indonesia, khususnya kelompok cendekiawannya, dibidang ilmu dan teknologi sebagai berikut.

      (1) Bagaimana uamt Islam dapat mendudukkan kembali fungsi ilmu dan teknologi sebagai sarana manusia untuk menunaikan fungsi fungsi kodratinya sebagai hamba Allah? Dan bagaimana cendekiawan muslim mampu mengambangkan ilmu dan teknologi tanpa terjerumus pada pola berfikir materialistik dan sekularistik?
      (2) Bagaimanakah umat Islam mampu menguraikan ketinggalan dan ketergantungannya di bidang ilmu dan teknologi dari dunia barat? Dan bagaimana proses alih ilmu dan alih teknologi dapat berlang¬sung tanpa menimbulkan efek negatif alih nilai dan budaya barat?

      KHITAH DA’WAH ISLAM INDONESIA

      Dakwah Tuntutan Risalah
      Da’wah pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyara¬kat menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah dan tuntutan Rasulnya. Da’wah terhadap umat Islam Indonesia adalah segala usaha untuk mengubah posisi, situasi dan kondisi umat menuju keadaan yang labih baik agar terpenuhi perintah Nya untuk menjadi ummatan wasatan yang merupakan Rahmatan lil ‘Alamien. Usaha mengubah suatu kelompok masyarakat dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik tidak mungkin terlaksana tanpa rencana yang terpadu. Kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah diri menuju keadaan yang lebih baik ini sudah dan sedang dilakukan semenjak umat ini terbentuk 14 abad yang lalu. Karena itu agar lebih efektif dan efisien dan dapat dii kuti sebagai pedoman, perlu disusun kembali rencana renca¬na dalam Rencana Induk Pengembangan yang disebut Khitah Da’wah Islam Indonesia (KDII).

      Untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai pedoman yang menyeluruh bagi kegiatan kegiatan umat, maka perumusan KDDI beserta Rencana Pelaksanaan Programnya harus jelas dan mudah dipahami. Selain dari itu, KDII ini juga disusun sedemikian rupa sehingga kegiatan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan dengan mudah dapat diplotkan di dalam-nya agar secara keseluruhan jelas posisi dan hirarkinya di dalam peta keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa pemilikan, keterlibatan dan keterikatan masing masing kegiatan yang tengah berjalan.

      Aqidah, Ibadah dan Akhlak

      Islam sebagai sumber dan jalan kebenaran yang berasal dari Allah SWT, adalah pandangan hidup yang bukan saja diperuntukkan bagi kesejahteraan kaum muslimin, tetapi juga bagi semua umat manusia, rahmat bagi alam semesta dengan segenap isinya, yakni alam manusia, alam hewan, alam tumbuh tumbuhan dan lingkungan hidup seluruhnya. Alam manusia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa dengan warna kulit yang berbeda beda yang menganut berbagai agama dan faham, kecuali mereka yang kufur, merasakan rahmat Allah melalui ciptaan Nya. Islam yang bersumber pada kebenaran Illahi, baik yang terkandung dalam ayat ayat Qur’an dan Sunnah Rasullullah maupun yang terdapat dalam ayat ayat kauniah, adalah pegangan, jalan, sikap dan sekaligus pula pedoman hidup setiap muslim dimanapun dan pada zaman apapun ia berada. Dienul Islam adalah ajaran purna, baik dalam makna penyempurnaan ajaran ajaran Allah (wahyu) lewat para nabi terdahulu maupun purna dalam kaitannya dengan pandangan hidup manusia yang bersifat ra’yu (akal). Dengan demikian, Islam adalah ajaran yang koprehensif sifatnya.
      Selain dari mengandung nilai nilai dasar yang bersi¬fat fundamental, Islam juga berisikan norma norma dan prinsip prinsip ilmu pengetahuan atau pemberitahuan Illahi lain, terkandung dalam Al Qur’an yang diperjelas dengan Sunnah Rasulnya. Oleh karena itu bagi setiap muslim, Islam adalah kebenaran mutlak, universal dan eternal, yang tidak terikat pada ruang dan waktu.
      Walaupun demikian, menurut ajaran Islam, tidaklah dibenarkan seseorang memaksa orang lain menjadi pemeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama, Islam mengajarkan azas, bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Islam bahkan mengajarkan tasamuh (toleransi) dalam kehidupan beragama.
      Dalam arti tersebut, Islam mengatur berbagai hubungan manusia, juga dalam masyarakat pluralistik, baik dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan dirinya sendiri dan dengan alam lingkungannya. Sebagai suatu sistem yang mengatur tata hubungan manusia tersebut, Islam terdiri dari: Aqidah (tata keimanan), Syari’ah (tata kaidah hukum), dan Akhlaq (tata kaidah moral), yang berkaitan erat satu dengan yang lain. Sebagai agama yang mengatur pelbagai kehidupan dan penghidupan manusia, nilai nilai dasar dan norma norma azasi Islam memberi pedoman untuk lebih mengutamakan persamaan persamaan tanpa mengabaikan perbedaan perbedaan mengenai segala aspek kehidupan manu¬sia. Dengan demikian, sistem sistem: sosial, politik, ekomoni, pendidikan, dan sistem budaya lain yang Islami adalah sistem sistem yang berdasarkan aqidah, syari’ah, dan akhlak, yang tidak bersifat monolitik.

      Realisasi Kebenaran Ajaran Allah

      Karena tugas Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, maka tujuan hidup dan perjuangan hidup kaum muslimin baik sebagai individu maupun sebagai kelompok warga masyarakat, warga negara dan warga dunia, adalah merealisasikan kebe¬naran ajaran Allah dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat dalam segala aspeknya. Bagi setiap muslim, dalam aspek apapun, tujuan itu tidak terlepas dari tujuan hidupnya yang berpedoman kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasullullah.
      Dari segi arahnya, tujuan hidup yang Islami dapat diperinci menjadi tujuan vertikal dan horizontal.
      Tujuan vertikal adalah kehidupan yang diridhai Allah (Q.S 2: 207, 265; Q.S 6: 162 163; Q.S 19: 6; Q.S 27: 19; Q.S 48: 29 42; Q.S 73: 20; Q.S 89: 27 30; Q.S 92: 18 21; Q.S 101: 6 7; Q.S 13: 22; Q.S 9: 72).
      Tujuan horizontal adalah:
      a. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Q.S 201; Q.S 28: 77; Q.S 7: 156) dan
      b. Rahmat bagi sesama manusia dan alam semesta (Q.S 21:107).

      Dari segi satuan lingkungannya, tujuan hidup Islami adalah:
      1. Terwujudnya pribadi yang diridhai Allah, yaitu pribadi muslim yang paripurna, yang taqwa kepada Allah SWT (Q.S 2: 22,28).
      2. Terwujudnya rumah tangga yang diridhai Allah yaitu rumah tangga sakinah yang diliputi mawadah dan rahmah anugrah Allah (Q.S 30:21).
      3. Terwujudnya qaryah (lingkungan kampung, kampus, kom¬pleks kerja, dan sebagainya) yang diridhai Allah, yaitu qaryah yang kondusif dan “layak” menerima berkah Allah dari pelbagai arah, disebabkan warganya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (Q.S 7: 96).
      4. Terwujudnya negeri yang diridhai Allah yaitu negeri yang baik (baldah tayyibah) yang meliputi maghfirah (ampunan Allah) (Q.S 34: 15).
      5. Terwujudnya dunia yang diridhai Allah, yaitu dunia yang hasanah (baik) yang berkesinambungan dengan akhirat yang hasanah (baik) pula (Q.S 201; Q.S 28: 77; Q.S 7: 156).

      PERMASALAHAN
      MASYARAKAT UMAT ISLAM INDONESIA
      1. Aspek sosial budaya

      Salah satu persoalan pokok yang dihadapi umat Islam menjelang tahun 2000 ialah datangnya masyarakat industri yang mempunyai dampak dalam bidang sosial budaya. Masyara¬kat industri cenderung untuk mengalami sekularisasi, yaitu pemisahan sektor sektor sosial budaya dari agama. Sekular¬isasi yang berpangkal dari faham sekularisme materialisme makin berkembang lebih cepat pada masyarakat indusri. Sekularisme cenderung untuk meniadakan peranan agama, sekalipun kemungkiana bahwa agama akan diberi tempat, atau diberi kotak, berupa spatialisai agama. Agama diberi tempat untuk berperan secara khusus dalam bidang “Rohani¬ah”, tetapi tidak diberi tempat berperan dalam masyarakat yang lain.
      Salah satu kekhawatiran terbesar umat Islam dan bangsa Indonesia seluruhnya sekarang dan dimasa yang akan datang ialah timbulnya masyarakat berkelas yang mengotak¬kan masyarakat kedalam kelas kelas yang mempunyai kepen¬tingan kepentingan ekonomi yang berbeda dan saling berten¬tangan. Pada dasawarsa akhir ini kecenderungan ke arah pengkelasan masyarakat rupanya makin meningkat, sehingga umat Islam menjadi semakin berat: karena selain dari harus menghadapi pemudaran nilai nilai agama, juga menghadapi fragmentasi sosial ke dalam kelas kelas. Gejala ini akan membuat kebijakan perjuangan Islam menjadi bersifat ganda. Di satu pihak, umat Islam mempunyai tugas nasional untuk mencegah pengkelasan masyarakat yang diakibatkan oleh sistem politik yang pragmatis, di lain pihak, umat Islam ingin mencegah sekularisasi. Tugas ganda ini bertumpu pada keyakinan bahwa Islam sebagai agama dan pandangan hidup harus mencegah pengkelasan masyarakat yang sekularisasi kehidupan.
      Sementara itu dalam bidang budaya terjadi arus lain, yaitu derasnya kebangkitan nativisme yakni kepercayaan dan anutan anutan yang dianggap dari nenek moyang yang diles tarikan secara turun temurun. Kebangkitan ini ternyata mempunyai kolerasi dengan proses sekularisai atau spatial¬isasi di atas. Sebenarnya spiritualisme pada gerakan nativisme bertentangan dengan materialisme masyarakat industri yang sekular. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat hubungan kepentingan yang erat antara skularisme dan nativisme. Hal ini dapat terjadi karena gerakan na¬tivisme menawarkan suatu spiritualisme yang sesuai dengan konsepsi spatialisme agama dari cita cita sekular. Spiri tualisme nativisme sampai batas tertentu mempunyai raison d’etre, berhubung masyarakat industri selalu mempunyai kecenderungan alienasi yang diduganya dapat ditolong oleh spiritualisme yang merupakan terapi psikologis tehadap perasaan tidak aman warga masyarakat Industrial.
      Usaha yang perlu dijalankan untuk mengatasi gejala sekularisme dan segala nativisme dapat bersifat teoritik dan empirik. Untuk menghadapi sekularisme, secara teoritik Islam sudah mempunyai khasanah pustaka yang cukup luas, tinggal memasyarakatkannya. Dengan demikian garis besar upaya mencegah sekularismre ialah pengintregasian ilmu ilmu secara teoritk dalam sistem keagamaan. Secara empi¬rik, penanggulangan sekularisme adalah pengintregasian sistem budaya dalam sistem sosial dengan ajaran agama. Tugas cendekiawan muslim, karena itu, menjadi sangat pen ting dalam da’wah menghadapi sekularisme.
      Terhadap nativisme, Islam juga mempunyai kepustakaan yang panjang yang mengungkap ketinggian spiritualisme Islam, sehingga secara teoritik sebenarnya ajaran Islam dengan mudah dapat mengatasi persoalan spiritualisme itu. Demikian pula secara empirik, sifat sifat paguyuban dari nativisme yang rindu pada masyarakat kecil, dan hubungan dekat, misalnya akan dapat dipenuhi.
      Dalam menghadapi sekularisme dan nativisme, persoalan yang tersulit adalah masalah kelembagaan. Selama ini sebe¬narnya umat Islam cukup mempunyai berbagai sumber daya, lembaga dan manusia selain sumber ideologis. Jadi, masa¬lahnya ialah bagaimana memanfaatkan dan mengarahkan da’wah di bidang sosial budaya. Untuk menahan sekularisme, organ¬isasi profesi yang sekarang ada perlu dimanfaatkan. Forum forum formal dan informal dapat digunakan untuk
      bermujadalah (berdialog) secara intelektual. Demikian juga media massa yang memadai akan menjelaskan secara teoritik permasalahan sosial budaya dari sudut pandang integral Islami. Sementara itu lembaga lembaga yang ada, dapat dimanfaatkan untuk menautkan agama dengan berbagai sektor kehidupan. Untuk itu, sejumlah pikiran utama mengenai bidang bidang yang strategis harus sudah disiapkan, se¬hingga orang Islam yang tidak mempunyai akses ke dalam kelompok perjuangan Islampun dapat memetik ide tersebut. Untuk keperluan ini dibutuhkan lembaga lembaga penelitian dan pengembangan yang mampu menampilkan ide ide secara strategis untuk menawarkan alternatif alternatif dalam menghadapi permasalahan modern.
      Untuk menghadapi nativisme sumber daya kelembagaan dan manusia sudah tersedia, persoalannya tinggal bagaimana mendekatkan para penganut nativisme pada lembaga lembaga itu. Perlu diusahakan menghadapkan para penganut tarekat dan ahli ahli tasawuf dengan penganut spiritualisme na¬tivisme, melalui saluran semacam sarasehan atau pertemuan tatap muka. Pertemuan personal akan lebih menghadapi bagi para penganut nativisme, sebab kebanyakan mereka hidup dalam lingkungan tertutup dan jauh dari sumber bacaan. Mereka lebih percaya pada hubungan personal daripada hubungan imporsonal melalui bacaan. Pada dasarnya na¬tivisme timbul dari kepercayaan dari apa yang dikenal sebagai “warisan nenek moyang” dan kesederhanaan berfikir, dan bukan dari sifat sifat tercela yang membuat mereka jauh dario cahaya ilahi. Tidak semua warisan nenek moyang itu perlu ditinggalkan, selam tidak betentangan dengan aqidah Islamiyah. Warisan nenek moyang seperti itu dapat saja dilestarikan. Bahkan dapat dikembangkan secara baik baik dengan jiwa baru, yakni jiwa Islam.
      Persoalan sekularisme dan nativisme menjadi makin kompleks karena kerjasama antara dua kekuatan sosial budaya. Kerjasama ini terjadi karena mereka mempunyai kepentingan yang sama. Keuntungan politik yang diperoleh nativisme selama ini mempunyai latar belakang sosial dan sejarah. Nativisme kebanyakan didukung oleh kebanyakan keturunan para priyayi (aristokrat) yang kemudian menjadi birokrat, yang secara historis pernah mempunyai jarak dengan budaya Islam. Karena jarak sosial antara priyayi dan santri makin dekat, maka dapat diharapkan bahwa perk¬embangan sejarah sendiri akan cenderung untuk menyusutkan dukungan priyayi birokrat kepada nativisme. Proses yang natural ini akan terjadi sesudah masa generasi yang sekar¬ang berada dalam birokrasi itu berakhir. Proses sejarah ini bisa dipercepat dengan da’wah yang lebih intensif. Gerakan gerakan kebudayaan yang menuju ke arah ini patut dikembangkan, sekalipun tidak mempunyai hubungan langsung dengan da’wah.

      2. Aspek pendidikan

      Latar belakang dan landasan pemikiran

      Umat Islam adalah kelompok masyarakat yang beriman kepada Allah swt, kodrat dan iradat Nya. Seluruh kehidupan umat Islam semestinya dikembangkan secara kreatif, baik oleh masing masing individu (fardhu ‘ain) maupun oleh eksponen eksponen masyarakat (fardhu kifayah), berdasarkan dan sesuai dengan hukum Allah, yang tertuang secara tertu¬lis dalam syariah, kauniah, maupun sejarah. Oleh karena itu, sgala ungkapan kegiatan perilaku budaya umat Islam seyogianya merujuk pada sistem ide dan pola fikir yag lepas landas dari nilai Islami yang universal. Semua ekspresi bihavioral dan verbal seorang muslim adalah manifestasi dan realisasi ibadah demi tercapainya kemu¬liaan dan keridhaan Allah semata.
      Umat Islam Indonesia sebagai masyarakat yang berbu¬daya telah mengalami proses pencarian, penemuan, pengem¬bangan dan peningkatan norma norma yang merupakan landasan bagi terbentuknya budaya bangsa Indonesia. Ilmu, teknologi dan ekspresi kemanusiaan adalah pengembangannya, disamping komponen budaya lain, yang tidak mungkin dilepaskan dari nilai kebenaran agama yang hakiki. Adalah menjadi kewaji¬ban generasi sekarang untuk meneruskan kapada generasi pelanjut baik sebagai informasi, ilmu, atau teknologi, namun sebagai pedoman untuk pengembangan peradaban yang lebih tinggi yang bercorak Islam, yang secara intrinsik merupakan rahmat bagi seluruh umat, bangsa, dan alam semesta. keragaman norma dan perilaku budaya umat merupa¬kan khazanah bagi terbentuknya budaya umat yang Islami. Oleh karena itu, pengembangan umat adalah sebagai usaha, optimasi kapasitas (baik kuantitatif maupun kualitatif) individu anggota umat yang mampu melaksanakan iman, Islam, dan ikhsan. Dengan ungkapan lain, ialah individu yang mampu melaksanakan ibadah dalam arti kata yang seluas luasnya.
      Manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan sifat sifat dan karakter fisik dan psikisnya yang tunduk kepada hukum syari’ah, hukum Allah dan hukum sejarah yang merupa¬kan hukum Allah. Karena itulah, Allah swt menyediakan wahyu dan alam semesta sebagai petunjuk, pedoman dan sarana bagi kehidupan. Derajat kemuliaan manusia brgantung pada tinggi rendahnya iman dan ilmunya, yang direalisasi¬kan dalam perilaku ibadah dan budayanya (amal shaleh).
      Hajat hidup umat Islam akan kesejahteraan lahir dan bathin (fisik, moral dan spiritual) menuntut umat untuk menggali, memelihara, mengembangkan, melestarikan potensi dan kemahiran riel dirinya agar dapt menggunakan sumber sumber alam sebagai sarana hidup dan penghidupan (budaya, peradaban), sehemat mungkin dan manfaat seluas mungkin. Penemuan dan pengembangan ilmu, teknologi da ekspresi kemanusiaan (humanitas) hanya mungkin dicapai dengan mengembangkan ketajaman rasa, akal, dan rohani. Oleh karena itu, filsafat, struktur dan metoda keilmuwan hen¬daknya konsisten sistem nilai dimaksud dan relevan dengan kemungkinan perkembangan teknologinya.
      Diantara jarak untuk merealisasikan perwujudan hamba Allah yang berkeseimbangan (ummatan wasatha) tersebut, perlu dirumuskan kebijakan pendidikan umat yang mampu membentuk, mengembangkan dan melaksanakan penghayatan nilai dan norma, pengenalan akan potensi diri, pemanfaatan sumber sumber agama, alam dan sejarah serta pengamalan kemampuan dan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan peradaban yang Islami.

      Modal dan permasalahan umat Islam di bidang pendidikan

      Salah satu modal yang dimiliki umat Islam Indonesia di bidang pendidikan kesadaran dan keyakinan umat akan dienul Islam sebagai materi program pendidikan dan sebagai sumber nilai. Demikian pula kesadaran tentang alam dengan segala hukumya termasuk diri manusia, sebagai sumber ilmu dan teknologi.
      Umat Islam Indonesia juga mempunyai tradisi keilmuan dan lembaga lembaga pendidikan, seperti: pesantren, madra¬sah, sekolah sekolah Islam, masjid, usroh, lembaga penga¬jian, dan keluarga muslim sebagi tempat kegiatan pendidik an berprogram dan berproses. Di samping itu, umat Islam Indonesia juga berhubungan dengan memanfaatkan lembaga lembaga Islam internasional di bidang keilmuan dan tekno logi. Sejumlah cendekiawan muslim Indonesia telah berkomu¬nikasi dengan cendekiawan muslim dunia.
      Sungguhpun umat Islam Indonesia mempunyai potensi dan kegiatan pendidikan yang cukup luas, namun dirasakan pula adanya berbagai permasalahan, yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan penghambat tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Permasalahan tersebut meliputi: (a) masalah pendekatan, (b) masalah kelembagaan, (c) perangkat keras, (d) perangkat halus, dan (e) masalah pola pengembangan.
      Masalah yang menyangkut (a) aspek pendekatan, antara lain meliputi: (1) Dalam proses pendidikan, agama cender¬ung dipelajari secara juridis teoritik, sehingga agama lebih sebagai “ilmu” daripada sebagai tuntunan atau pan¬dangan hidup yang membuahkan pemikiran dan perilaku serta akhlak yang Islami; (2) ILmu agama tidak berkembang, dan sejalan dengan itu para ahli di bidang itupun makin menyu¬sut, baik mengenai jumlah maupun mutunya; (3) Pandangan sebagian besar umat Islam terhadap agamanya masih bersifat dikotomik atau sekularistik. Agama akan dianggap mengatur masalah masalah keakhiratan saja, sedang masalah dunia tidak diatur oleh agama, tetapi oleh yang lain dari agama.
      Masalah yang menyangkut (b) aspek kelembagaan, antara lain meliputi: (1) Lembaga pendidikan pesantren cenderung bersifat tradisional dan merupakan milik pribadi. Semen¬tara kerjasama antar pesantren tidak efektif, dan kontami¬nasi pihak luar makin nyata; (2) Banyak lembaga pendidikan madrasah dan sekolah Islam yang menghadapi masalah keman¬dirian karena kepemimpinannya ditetapkan oleh pihak pem-beri subsidi, sedang Yayasan pendukung tidak dibenarkan menginduk pada lembaga/organisasi pusatnya; (3) Masjid, usroh dan lembaga pengajian lain tidak mempunyai program yang utuh serta terencana sebagai lembaga pendidikan umat dan cenderung bersifat sporadik dan simplistik. Karena sifat “non institutionalnya”, maka proses pendidikan di lembaga lembaga tersebut lebih bersifat individual daripa¬da umatik behavioral.
      Permasalahan yang menyangkut (c) perangkat halus, antara lain: (1) Tujuan pendidikan kebanyakan terlalu umum, sehingga tidak dapat diukur; (2) Kurikulum lebih bersifat diferensial, nonintegratif, elitis, berorientasi dan “paket non komposit”; (3) Sistem evaluasi tidak jelas, bersifat “seleksi alamiah” atau sebaliknya bersifat para¬digmatik (menuju pada ketentuan), dan bersifat mekanistik; (4) Khusus untuk pesantren kurikulum bersifat statis, sementara untuk sekolah Islam dan madrasah kurikulumya bergesar ke arah ilmu ilmu “sekuler”.
      Permasalahan yang menyangkut (d) perangkat keras pen¬didikan, terutama berupa: alat alat bantu pelajaran yang amat minim, kepustakaan yang amat terbatas, sarana pem bangunan dan pembiayaan yang sangat terbatas. Permasalahan yang menyangkut (e) pola pembangunan pendidikan ialah tidak hanya “pola ilmiah pokok” dan tolok ukur yang baku.
      3. Aspek Kejamaahan dan Ukhuwah

      Pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan telah dibuktikan kesahihannya oleh lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang diwarnai terutama oleh pergerakan organisasi kemasyarakatan, baik dibidang politik maupun dibidang non politik. Hal ini nyata terlihat baik pada periode pra kemerdekaan maupun pada era pasca kemerdekaan. Demikian pula halnya dengan perjuangan umat Islam di Indonesia, peranan organisasi Islam baik dalam bentuk formal maupun dalam ikatan jamaah yang lain adalah besar.
      Sebagai alat perjuangan, organisasi Islan setidak tidaknya memenuhi satu atau lebih peran berikut : (1) sebagai pengikat umat menjadi jamaah yang lebih kuat, se¬hingga merupakan kekuatan sosial yang efektif; (2) sebagai media pengembangan dan pemasyarakatan budaya Islami; (3) sebagai media pendidikan dan pembinaan umat atau anggota¬nya untuk mencapai derajat pribadi taqwa; (4) sebagai alat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan da’wah isla¬miah; (5) sebagai media untuk pengembangan minat mengenai aspek kehidupan tertentu (ekonomi misalnya) dalam rangka mengembangkan tujuan kemasyarakatan yang adil dan sejah¬tera.
      Secara umum, organisasi atau institusi jamaah Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu organisasi formal dan organisasi non formal.
      Organisasi formal ialah yang jelas strukturasinya, eksistensi formalnya atau statusnya diakui baik oleh kalangan luar maupun oleh kalangan dalam. Dikelompok orga¬nisasi ini, berdasarkan kegiatan utama dan himpunan anggo¬tanya, dapat dikelompok kelompokkan lagi menjadi yang berciri vertikal atau horisontal, integral atau sektoral.
      Ciri vertikal berarti bahwa dalam strukturisasinya ada garis administrasi dan komando dari pimpinan tertinggi sampai ke pimpinan terendah dan anggota. Sebaliknya ciri horisontal berkaitan dengan sifat kesejajaran antar unit satu dengan unit lain dalam struktur organisasinya. Ciri integral berkaitan dengan kegiatan organisasi yang melipu¬ti banyak aspek kehidupan manusia. Organisasi yang inte¬gral ini pad umumnya mempunyai ciri keanggotaan yang majemuk dari segi usia dan jenis kelamin. Sebaliknya, organisasi yang berciri sektoral berarti bahwa kegiatan organisasi itu hanya menyangkut satu aspek kehidupan saja atau aspek kehidupan yang berhubungan dengan periode umur tertentu saja. Sebagai contoh dapat disebut organisasi yang berciri vertikal integral : Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan sebagainya.; vertikal sektoral : HMI, PII, Wanita Islam, dan sebagainya.; horisontal integral : Majelis Ulama; horisontal sektoral: HSBI. Ciri organisasi ini berkaitan erat dengan keluasan perannya dalam perjuan¬gan, seperti dikemukakan diatas.
      Organisasi non formal ialah ikatan jamaah yang mem¬punyai ciri ciri : (1) ikatan anggota dengan organisasi bersifat tidak formal. Ikatan itu hanya karena ide atau kegiatan saja; (2) kepemimpinannya bersifat fungsional; (3) Jamaahnya bersifat trbuka, heterogen dan non afilia¬tif.
      Sebagaimana organisasi formal, organisasi non formal juga mempunyai beberapa ciri, yaitu ciri sektoral atau teritorial. Ciri teritorial berkaitan dengan orientasi kegiatan suatu kawasan atau daerah tertentu. Organisasi non formal Islam ada yang bersifat eksplisit sebagai jamaah Islam, seperti (a) jamaah masjid, (b) jamaah kam¬pus, (c) jamaah pengajian. Dikenal pula organisasi non formal yang tidak secara eksplisit sebagai jamaah Islam, tetapi kegiatannya Islami. Sebagai contoh dapat disebut misalnya : kegiatan sosial ekonomi (arisan, koperasi, paguyuban), kegiatan budaya dan seni, dan sebagainya.
      Salah satu bentuk lembaga kejamaahan non formal yang khas Indonesia ialah pesantren. Pesantren, di samping kedudukannya sebagai lembaga pendidikan juga merupakan lembaga kejamaahan. Hal ini karena pesantren mempunyai kemampuan mengikat santrinya dan sekaigus juga mempunyai ikatan dengan umat atau masyrakat pada tingkat “grassroot” (lapisan bawah). Ikatan ini sifatnya lebih kuat, bahkan sering melebihi ikatan pada organisasi formal yang ada. Kalau jamaah kampus merupakan ikatan jamaah pada tingkat ‘elitis intelektual’, jama’ah pesantren mampu mengikat umat pada tingkat ‘populis awami’.
      Kondisi jamaah Islam di Indonesia dan kecenderungan perkembangannya secara garis besar dapat dilukiskan seba¬gai berikut.
      Dengan melakukan kajian banding dari saat ke saat lain dan dengan menggunakan tolok ukur keterpenuhannya peran organisasi dalam perjuangan dengan kegiatan kegia-tannya, terlihat bahwa sebagian besar organisasi formal yang mengalami penurunan efektivitas perannya merupakan suatu “erosi fungsional”. Hal ini terjadi baik karena faktor faktor internal organisasi sendiri (unsur kepemim¬pinan terutama), faktor faktor internal umat Islam (menu¬runnya ukhuwah), maupun karena faktor eksternal (terutama akibat perekayasaan sosial). Kecendrungan sifat ketergan¬tungan dan “hanyut arus” lebih menonjol lagi, terutama dalam dua dasawarsa terakhir ini.
      Organisasi organisasi formal yang tergolong besar kadang kadang menunjukkan sifat eksklusifistiknya yang primordial dan karena latar belakang inferioritasnya, amat mngganggu ukhuwah antar jamaah organisasi Islam, bahkan menumbuhkan keadaan desintegrasi. Organisasi formal islam yang kecil, yang menunjukkan sifat keperjuangan Islam yang demokratif dan partisipatorik, juga tidak terlepas dari sifat eksklusifisme di atas. Organisasi yang kadang kadang di pandang lebih dari sekedar alat oleh para pemimpin atau aktifismenya. sementara ukhuwah antar jemaah baru benar benar terjadi apabila muncul persoalan yang dianggap amat kritikal (kasus UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dsbnya).
      Keadaan di atas akan berkembang lebih parah lagi dengan munculnya sementara pemimpin organisasi yang mem¬punyai pretensi lain, yang tidak segan mengorbankan hal yang lebih fundamental untuk memperoleh pemenuhan interes pribadi.
      Di sisi lain, terjadi hambatan dalam estafetta kepe¬mimpinan. Pemimpin yang lebih muda dalam usia , umumnya merasa belum siap melanjutkan estafetta kepemimpinan generasi tua, baik karena alasan intern, seperti kemampuan maupun karena pemahaman agama yang terbatas. Selain itu ada juga hambatan ekstern, seperti, misalnya situasi sosial politik yang tidak kondusif.
      Keadaan organisasi Islam non formal, secara singkat dapat dilukiskan sebagai berikut. Jamaah mesjid umpamanya bersifat amat heterogen, karena terdiri dari (campuran tua mudi), awam intelektual, dstnya), paternalistik. Karena itu ikatannya lebih longgar. Pada mesjid mesjid kota, peranan generasi muda lebih dominan sebagai aktivis. Jemaah kampus lebih homogen terutama kalau dilihat dari ciri kemudaan dan keintelektualannya. Sifatnya lebih mandiri, loyalitasnya lebih pada ide (walaupun mereka mengenal “tokoh ideal”), ikatannya lebih kokoh dan mobili¬tasnya lebih tinggi. Jamaah pengajian lebih bervariasi. Walaupun lebih banyak generasi tuanya, ikatannya lebih longgar, paternalistik. Karena itu mobilitasnya lebih rendah. Jamaah yang tidak jelas Islamnya mempunyai karak¬teristik yang amat bervariasi tergantung pada bentuk ikatannya.
      Jamaah pesantren, karena lebih bersifat “milik priba¬di”, pengelolaannya bersifat tertutup. Bentuk komunikasi antar lembaga kejamaahannya amat terbatas. Hubungan antar pesantren, lebih bersifat hubungan darah daripada hubungan ide. Di sisi lain, dikalangan jamaah/pesantren terlihat kelambanan tumbuhnya kepemimpinan baru, sehingga mening¬galnya pemimpin tua sering diikuti dengan menyuramnya suatu pesantren. Ini sering diikuti oleh renggangnya hubungan hubungan antar pesantren yang ada.
      Beberapa masalah yang harus dihadapi dan harus dipe¬cahkan untuk lebih mengefektifkan organisasi atau ikatan jamaah non formal ini, sehingga benar benar dapat menjadi alat perjuangan ialah masalah komunikasi, pembinaan kader¬isasi kepemimpinan.
      Bentuk ikatan jamaah non formal lain, seperti kelem¬bagaan profesi, kelembagaan seni, masih kurang mendapat umat Islam.
      Dari gambaran tentang kondisi dan kecenderungan orga nisasi Islam di atas dapat diidentifikasi permasalahana di bidang pembinaan jamaah sebagai berikut :
      (1) Bagaimana caranya agar ukhuwah antar organisasi Islam
      dapat berjalan lebih baik lagi dari keadaan seka¬rang. Bila selama ini ukhuwah itu diartikan secara statis
      saja, yaitu lebih dikaitkan dengan status, maka kini
      dan dimasa yang akan datang bagaimanakah cara mengem¬
      bangkannya sehingga menjadi fungsioanal ?
      (2) Bagaimana melakukan refungsionalisasi organisasi (formal) sehingga benar benar dapat diandalkan sebagai alat perjuangan ?
      (3) Bagaimana mengembangkan sistem komunikasi dan koor¬dinasi antar organisasi Islam non formal ? agaimana pula meningkatkan pola pembinaan dan kaderisasi pimpinan organisasi non formal itu ?

      V. Aspek Politik

      Pada hakekatnya politik adalah seni mengatur masyarakat. Kehidupan politik selalu ditandai dengan konflik kepentin¬gan antara kelompok lelompok dalam masyarakat, yang beru¬saha untuk merealisasikan gagasan gagasan ideologinya menjadi realitas sosial yang iedal menurut wawasan masing masing. Kepentingan yang dimaksud dapat bersifat politis, ekonomis, kultural, maupun ideologis. Dengan demikian, merupakan hal yang wajar bila perjuangan untuk memperoleh kekuasaan merupakan fenoma politik yang paling menonjol dalam masyarakat. Oleh karena dengan porsi kekuasaan yang dapat diperoleh, tiap kekuatan sosial akan menerjemahkan cita cita menjadi kenyataan konkrit. Dengan kata lain setiap kelompok sosial politik, lewat kekuasaan, berusaha untuk melakukan alokasi otoritatif nilai nilai yang diyak¬ininya.
      Bila diperhatikan, perjuangan politik umat Islam di Indonesia terlihat bahwa peranan politik Islam mengalami penurunan yang konstan, baik sebagai akibat kelemahan kelemahan internal dalam tubuh umat maupun karena pere¬kayasaan politik yang datang dari luar. Perekayasaan politik yang melumpuhkan peranan politik rakyat dan umat Islam khususnya terasa amat efektif sejak beberapa dasa¬warsa terakhir. Nampaknya proses pembangunan yang sangat berorientasi pada aspek ekonomi dan sangat pragmatik, secara langsung maupun tidak langsung, telah berpengaruh pada proses penumpulan pandangan ideologis masyarakat Indonesia.
      Proses modernisasi yang dibarengai dengan industria¬li sasi, urbanisasi, sekularisasi, dan masuknya MNC/TNC secara besar besaran dengan segala dampak sosio politik¬nya, telah menyebabkan makin cairnya pandangan ideologis umat/bangsa. Banyak daerah di Indonesia, yang pada zaman demokrasi parlementer didominasi oleh kekuatan politik Islam (seperti misalnya : Sumbar, Jabar, Sulsel, dan Kalsel) kini telah diwarnai oleh kekuatan politik lain.
      Secara sangat singkat kemorosotan perang poitik Islam dalam sejarah Indonesia dapat dilukiskan sepeti berikut.
      Dalam era 1949 1959 peranan politik Islam masih mempu nyai bobot kekuasaan yang menentukan. Kehidupan politik yang ditandai dengan persaingan bebas antar parpol dimasa itu menghasilkan secara demokratik golongan golon¬gan yang dapat mewakili aspirasi umat. Masyumi, NU, PSII, dan Perti mengumpulkan sekitar 45 % suara dalam dua kali pemilu,, baik untuk menyusun DPR maupun Konstituante. Terbukti bahwa salam kehidupan politik yang demokratik umat Islam dapat mengambil peranan politik secara repre¬sentatif.
      Dalam era 1959 1965 peranan politik tersebut terdesak kepinggir. Demokrasi Terpimpin Soekarno menggeser kekuatan poliik Islam, antara lain dengan pembubaran Masyumi, sehingga arena politik Indonesia menjadi medan adu kekua¬tan antara PKI yang telah berhasil melakukan infiltrasi cukup jauh ke dalam tubuh PNI (PNI kiri) dan menguasai Front Nasional disatu pihak, dan TNI AD dilain pihak. Soekarno sendiri berusaha menjadi penyeimbang dalam adu kekuatan politik tersebut, sampai terjadi peralihan dalam perimbangan kekuatan itu dengan terjadinya G 30 S/PKI.
      Dalam era “Orde Baru” peran politik Islam menjadi makin lemah. Dengan makin kuatnya kooperatisme, umat Islam dan sektor sipil pada umumnya tidak lagi mempunyai peranan dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Dewasa ini semakin jelas kekuasaan hampir secara penuh dipegang oleh golo ngan birokrat baik sipil maupun militer, teru¬tama melalui Golkar. Dua partai lainnya hanya berfungsi sejauh tidak menggangu sistem yang telah diciptakan. Beberapa ciri utama Orba dapat dilukiskan sebagai berikut.
      Pertama, bureaucratic military complex. Peranan militer sudah melimpah diberbagai bidang, terutama dibi¬dang politik dan birokrasi. Jabatan jabatan, sejak dari bupati sampai gubernur dan sel sel birokrasi penting telah diisi oleh militer.
      Kedua, state capitalism. Kekuasaan negara dibidang ekonomi adalah besar, namun kendatipun sumber sumber ke¬kayaan nasional dikuasai oleh negara, tetapi arah pengelo-laan perekonomian Indonesia telah banyak menyimpang dari pasal 33 UUD 1945. Disamping itu, sektor swasta sangat kentara dimonopoli oleh pemilik pemilik modal kuat dengan elite politik sebagai pelindungnya.
      Ketiga, full grown sekularism. UU no 3 dan no 8 tahun 1985 oleh sementara pihak telah dijadikan sebagai landasan hukum bagi pengembangan sekularisme penuh. Tidak saja Golkar dan Parpol, melainkan juga seluruh organisasi massa, termasuk organisasi organisasi keagamaan yang harus berazaskan tunggal Pancasila. Bahwa organisasi agama juga tidak dipearbolehkan berazaskan agamanya menunjukkan bahwa para penentu proses sosial secara sadar atau tidak telah bertekad memasuki full geown sekularism.
      Keempat, terlihat kecenderungan totalitarianisme terselubung. Penguasa tidak saja mengontrol, mengarahkan dan “membina” salah satu dimensi kehidupan rakyat Indone¬sia, yaitu kehidupan politiknya, akan tetapi mengawasi, mengarahkan, dan membina hampir seluruh dimensi kehidupan, lewat UU nomor 3 dan nomor 8 di atas.
      Kelima, dalam bidang agama di tingkat massa rakyat dan jabatan jabatan strategis di berbagai Departemen dan Pemerintah Daerah terasa dominasi golongan minoritas tertentu yang mengganggu rasa keadilan masyarakat luas.
      Keenam, usaha deislamisasi. Kekuatan kekuatan Islamo¬fobia untuk melumpuhkan Islam pada dasarnya menggunakan be berapa cara, antara lain : intensifikasi pelaksanaan pola pengucilan golongan umat yang berfikir mandiri (independen), mendorong kecenderungan dalam masyarakat kearah nativisme yang serba akomodatif dan memukul kekua¬tan ekonomi umat atau setidak tidaknya mendorong proses gulung tikarnya kekuatan golongan ekonomi umat/lemah.
      Ketujuh, Pendekatan pendekatan security terasa sangat menonjol, sehingga rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat menjadi terhambat.
      Beberapa catatan khusus mengenai peranan militer dalam percaturan politik dan ekonomi Indonesia, dapat di ungkapkan sebagai berikut.
      Pemerintah Orde Baru sejak awal mempunyai dua tujuan sentral yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu “pembangunan ekonomi” dan “stabilitas politik”. Tujuan ganda ini merupakan tujuan antara untuk memantapkan kepercayaan rakyat terhadap aktivitas sosial militer di dalam penyelenggaraan bernegara, suatu legitimasi peran sosial politik militer.
      Aspek pencapaian dan pemeliharaan stabilitas politik dilaksanakan dengan realisasi pengendalian aktivitas politik secara ketat dan tersentralisasi, melakukan kris-talisasi dalam tubuh militer dan kelompok sipil, serta menggunakan segala aparatur pemerintah secara maksimal. Hal yang terakhir ini sebenarnya merupakan lembaga yang digunakan untuk memantapkan stabilitas politik dan sekali¬gus menjadi lembaga pokok untuk mempercepat proses pelak¬sanaan program program pembangunan.
      Beberapa indikasi dari perwujudan strategi pemerin¬tah Orde Baru misalnya terlihat dari hal hal sebagai berikut: (1) peningkatan terus menerus pertumbuhan ekonomi sebagai manifestasi program integral dibadang ekonomi: (2). Mitosisasi pembangunan: (3). Peraturam yang longgar untuk pengadaan dana penbangunan dan kapital untuk kegia¬tan ekonomi, terutama investasi asing: (4). Pemantapan mekanisme kerja dan peningkatan status birokrasi secara khusus dalam masyarakat: (5). Penataan lembaga lembaga pemerintah dan lenbaga lembaga sosial politik secara tegar: (5). Mobilisasi segala kekuatan dalam masyarakat untuk melakukan partisipasi perlaksanan program pembangu-nan.
      Beberapa isue politik yang berkaitan dengan peranan militer di bidang politik, yang perlu mendapat perhatian dalam perkembangannya, ialah: (1). Regenerasi dalam tubuh ABRI: (2). Dinamika pemikiran di kalangan militer tentang peranan sosial politik militer, baik secara institusional maupun secara individual : (3). Program modernisasi ABRI, baik di bidang personil, persenjataan, maupun organisasi: (4) Dimensi populis ABRI, seperti: Babinsa, AMD, dan aspek aspek pendukung sistem hamkamrata.

      IV. ASPEK EKONOMI

      Aspek hidup ekonomi seseorang atau suatu masyrakat tidak terlepas dari aspek hidup yang lain. Dengan demiki¬an, usaha memperbaiki kehidupan ekonomi, disamping memper¬timbangkan faktor faktor ekonomi, juga tidak kalah pent¬ingnya dengan faktor faktor non okonomi.
      Usaha perbaikan ekonomi dalam masyarakat liberal lebih ditujukan untuk memperbaiki proses kegiatan ekonomi itu sendiri, yaitu siklus produksi distribusi konsum¬si, yang ditekan terutama pada teknis ekonomis. Sebalik¬nya, pada sistim ekonomi sosialis perbaikan lebih diarah¬kan pada masyarakat di mana kegiatan ekonomi berlangsung.Namun demikian pengertian masyarakat di sini adalah pengertian kesatuan kolektif komunitas, sehingga harkat manusia sebagai individu kerap kali dilupakan dan dikorbankan. Dua pendekatan pengembangan tersebut mengha¬silkan pola perkembangan yang berbeda. Ekonomi liberal atau kapitalstik, yang berorentasi pada komponen modal/pengusaha, mampu menghasilkan perkembangan ekonomi yang relatif cepat tetapi disertai dengan ketidakadilan ekonomi. Sebaliknya, sistim ekonomi sosialis secara teori¬tik mampu melahirkan aspek keadilan ekonomi, tetapi per¬kembangan tekah menempatkan elite penguasa sebagai pendo¬minasi perencanaan, pelaksanaan dan penikmatan hasil hasil ekomomi.
      Tujuan tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap bangsa pada prinsipnya sama, yaitu: (a). mewujudkan perkembangan ekonomi: (b). keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatannya, produksi, distribusi , dan konsumsi: dan (c) yang sebenarnya merupakan tujuan antara atau pendukung bagi tercapainya dua tujuan tersebut ialah stabilitas ekonomi, baik, baik stabilitas kesempatan kerja, stabilitas harga, maupun keamanan ekonomi, tyerma¬suk jaminan hidup warga masyarakat dihari tua.
      Tujuan tujuan ekonomi ini dalam prktek sukar dica¬pai secara bersamaan. Hingga saat ini belum ada konsep teoritik yang mantap untuk dapat mengembangkan ekonomi ekonomi atau bangsa yang secara berimbang mencapai tingkat pertumbuhan yang cepat sekaligus dengan tingkat keadilan ekonominya.
      Dari sisi lain, kalau kemerosotan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa terjadi,baik berupa tingkat inflasi yang tinggi maupun rusaknya sektor produksi pertanian akibat bencana alam, ataupun karena sebab lain, biasanya yang paling dahulu merasakan akibatnya dan yang paling parah keadaanya adalah masyarakat lapisan bawah, yang miskin dan lemah. Ini terjadi baik di negara sosialis. Di negara kapitalis, karena modal begitu dominan posisinya, maka kelompok yang bermodal tidak mampu melakukan kegiatan okonomi secara bebas. Di negara sosialis, yang umumnya pemerintahannya bersifat otoiter, masyarakat miskin tidak dapat bertindak sebagai subjek yang menentukan, melainkan menjadi objek pelaksana kegiatan ekonomi.
      Islam yang berdasarkan diri pada prinsip persamaan kedudukan,prinsif keadilan tuntutan jaminan sosial yang jelas, prinsip perimbangan antara hak dan kewajiban,serta tuntutan hidup tolong menolong, memungkinkan dikurangi penderitaankaum lemah dalam menghadapi goncangan ekonomi. Dengan mengembangkan sikap kebersamaan dalam menikmati keuntungan dan menaggung kerugian (profit sharing dan risk sharing) dalam berbagai kegiatan ekonomi,baik dalam fung¬sinya sebagai produsen, distributor, maupun sebagai konsu¬men, keserasian hubungan antara unit unit ekonomi dalam masyarakat dapat dijamin.
      Dari sisi lain, dapat dilihat bahwa kalau sistem ekonomi kapitalistik lebih “berpihak” pada pemilik modal (pengusaha), sementara sistem ekonomi sosialistik lebih “berpihak” pada buruh, tidak mungkinkah “sistem ekonomi yang Islami” mempunyai potensi untuk menyeimbangkan pemi¬hakantersebut bukan saja pada pengusaha dan buruh, tetapi terutama uga pada konsumen? Jawaban jawaban filositik teoritik mungkin pernah dilontarkan dan cukup meyakinkan kebenarannya. Namun, secara operasional empirik perlu pengembangan lebih lanjut.
      Kondisi perekonomian Indonesia, setelah periode menikmati manisnya minyak bumi mendekati penghujungnya, mulai menghadapi permasalahan yang cukup serius karena sumber utama devisa negara tersebut makin menyusut jumlah¬nya. Di sisi lain, upaya mwendapatkan devisa non minyak belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sementara itu, kegiatan perekonomian di dalam negeri sendiri makin terasa lesu, baik karena pengaruh resesi dunia maupun sebagai akibat faktor faktor internal sendiri. Kecenderungan yang demikian itu, menyebabkan sebagian pengamat pesimistik memandang perkembangan ekonomi Indonesia.
      Walaupun problema problema yang mengakibatkan lamban¬nya perkembangan ekonomi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain, tetapi kesamaan umum tetap ada yaitu bahwa di dalamnya terkait variabel variabel ekonomis maupun non ekonomis. Kedua variabel pokok ini harus dili¬hat baik melalui pendekatan statis maupun pendekatan dinamis, sehingga dapat melahirkan pemahaman yang menyelu¬ruh dan terpadu.
      Setidak tidaknya ada lima permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian Indonesia yaitu: masalah modal, masalah tenaga kerja, kejujuran pelaku kegiatan ekonomi. Dua permasalahan yang terakhir termasuk problema non ekonomis.
      Masalah permodalan. Masalah permodalan menyangkut keterbatasan sumber modal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain dari itu, daya serap investasipun terbatas juga karena sempitnya pasaran hasil produksi, baikunuk ekspor maupun [asaran dalam negeri. Permasalahan ini diperberat lagi dengan efisiensi pemanfaatan modal yang rendah dan arah investasi yang kerap kali tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Akibatnya, angka cor (capital out put ratio) tinggi dan matarantai pengaruh ke muka dan ke belakang kecil, backward and foreward linkage terbatas.
      Masalah ketenagakerjaan. Melihat fenomena ketenagak¬erjaan di Indonesia, terdapat semacam paradoksal, yakni di atu fihak pengangguran makin membengkak tetapi di fihak lain dirasakan kebutuhan akan tebnaga kerja tertentu, terutama tenaga ahli dan menengah. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja kasar dan tidak terlatih (non profe-sional) amat banyak, sebaliknya tenaga ahli dan terlatih amat terbatas, kecuali untuk bidang tertentu. Kerawanan tenagakerja ini makin diperberat dengan dua hal, yaitu : (1) meningkatnya perkembangan sektor sektor ekonomi dengan teknologi tinggi (yang sebenarnya dapat dicapai dengan teknologi yang lebih rendah), dan (2) sikap angkatan kerja yang statis, etos kerjayang rendah, dan langkanya motive\asi wiraswasta.
      Masalah keadilan ekonomi. Sekalipun peranan pemerin¬tah dalam bidang ekonomi, terutama sejak 1967, cukup dominan, tetapi kebebasan bersaing sektor swasta makin tajam. Di satu fihak, perkembangan ekonomi dapat diperce¬pat karena fihak swasta domestik maupun asing yang bermo¬dal kuat mampu mendirikan berbagi alat produksi dalam skala besar, teknologi canggih, efisiensi tinggi, yang memungkinkan kualitas produksi meningkat, hingga keuntun¬gan yang diperoleh menjadi besar. Di fihak lain, sektor sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak makkin melemah, terutama sektor informal. Kerajinan rumah tangga di desa, industri kecil di kota, transportasi non mesin sebagian bangkrut. Fenomena yang ironi terlihat: yang besar makin kuat sementara yang kecil makin lumpuh atau mati.
      Keterbatasan lapangan kerja di pedesaan mengakibatkan meningkatnya secara besar besaran urbanisasi, yang bukan saja menambah pengangguran di kota dan di desa, tetapi juga timbulnya dampak sosial yang negatif. Upaya pemerin¬tah meningkatkan keadilan ekonomi dengan mencanangkan delapan jalur pemerataan, rupanya menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi, terutama yang berorientasi pada pertumbuhan. Walaupun telah diakui banyak segi kelemahan¬nya, masih juga dilaksanakan di Indonesia. Sementara itu isue “keadilan sosial” atau “emansipasi sosial” sebagai strategi alternatif, walaupun telah mendapat pasaran di forum kajian teoritik (di berbagai forum akademik) rupanya belum mendapat pasaran dalam praktek. Dengan menyusutnya secara tajam sumber modal yang dikuasai pemerintah khususnya dari hasil minyak bumi sejak tahun 1982, peranan swasta bermodal besar semakin dominan, situasi liberal yang kapitalistik makin mendapat angin, sehingga kegiatan ekonomi lemah, termasuk koperasi, sema¬kin memburuk. Sinyaleman sistem ekonomi Indonesia lebih condong ke ekonomi kapitalistik makin mendapat pembuktian empirik yang valid dengan fenomena fenomena ekonomi di atas. Kalau dimulai tahun 1967 sektor ekonomi modern menjadi pelopor perkembangan ekonomi, maka semenjak 1982 sektor modern inipun mengalami kesuraman sebagaimana halnya sektor ekonomi yang telah tersingkir dan dikalahkan oleh sektor ekonomi modern tersebut.
      Problematika ekonomi Indonesia yang kompleks terse¬but, yang memprihatinkan seluruh bangsa Indonesia terutama golongan menengah dan bawah, sebenarnya hampir identik dengan problematika ekonomi umat Islam. Umat Islam, dis¬amping merupakan bagian mayoritas rakyat Indonesia, hampir semuanya menduduki strata sosial ekonomi menengah bawah dan bawah. Sektor ekonomi informal,terutama, dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya pada sektor ekonomi kuat dan menengah kuat justru umat Islam merupakan minoritas dan tidak berperan menentukan. Fihak yang paling berperan justru pengusaha pengusaha non pribumi baik WNI maupun WNA yang menguasai matarantai ekonomi yang tidak terputuskan sejak dari impor sampai ke pedesaan, dan dari pedesaan sampai ke eksport.
      Di sisi lain dapat dilihat bahwa sektor pemerintah memegang peranan yang cukup besar dalam perekonomian, baik sebagai konsumen berbagai hasil produksi maupun sebagai produsen barang barang penting bagi kebutuhan rakyat banyak. Dalam kaitan ini, baik pemborong yang mensuplai kebutuhan pemerintah maupun penyalur hasil produksi pemer¬intah hampir seluruhnya dinikmati oleh pengusaha menengah kuat dan kuat, terutama yang memiliki hubungan yang akrab dengan pejabat yang berwenang.

      VII. Aspek Ilmu dan Teknologi
      Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling baik strukturnya, paling mulia, melebihi dan mengatasi makhluk yang lain (At Tien:4, Al Isra’:70). Namun, kemud¬ian sebagaian mereka muncul sebagai makhluk yang bersegi negatif, bodoh, zalim dan kikir (Al Ahzab:72, Al Isra’:100), atau bahkan paling hina (At Tien:5). Dengan demikian, manusia asalnya adalah makhluk yang potensial paling unggul, termulia, namun dalam pertumbuhannya belum tentu demikian. Oleh karenanya, ada semacam kewajiban yang inheren dalam diri manusia, yaitu mengaktualkan keunggulan kwalitas tersebut, baik segi fisik, mental, intelektual, maupun spiritualnya. Aktualisasi potensi diri sebagai makhluk yang paling superior tersebut merupakan salah satu fungsi kodrati manusia, suatu proses “ihsanisasi”.
      Fungsi kodrati manusia yang lain adalah fungsi “pengabdian” (adz Dzariat:56, Al Bayyinah:5), yang disamp¬ing berdimensi transendental (ibadah khusus), juga tercer¬min dalam dimensi horisontal, yaitu pengabdian kepada sesama manusia dengan amal shalih (ibadah umum). “Kekhali¬fahan” adalah fungsi kodrati yang lain (Al Bawarah:30, Al An’am:165), yaitu menjadi wakil Allah dalam mengelola dan mengatur kehidupan di dunia agar tercipta harmoni dan kesejahteraan di bawah ridho Nya. Fungsi kodrati yang lain adalah “kerisalahan” (Ali Imran:104, Al Maidah:67), men¬yampaikan kebenaran dienul Islam sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
      Bagaimana manusia dapat menunaikan keempat fungsi kodrati tersebut (ihsanisasi, pengabdian, kekhalifahan, dan kerisalahan), manusia dengan kemampuan fisik, intelek¬tual dan mentalnya membutuhkan “jalan kebenaran” yang bersumber pada kebenaran hakkiki. Sumber kebenaran yang mutlak hanyalah datang dari Allah semata. Untuk dapat menangkap kebenaran tersebut kepada manusia tersedia dua ‘jalur’, yaitu wahyu dan ayat kauniah, manusia membutuhkan interpretasi terhadap keduanya. Interpretasi terhadap wahyu (Qur’an dan Sunah) sering dikenal sebagai “tafsir”, sementara interpretasi terhadap fenomena fenomena kauniah dikenal sebagai “ilmu pengetahuan”.
      Ilmu dan teknologi berkembang didorong oleh kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk dapat mempertahankan eksistensinya yaitu berinteraksi secara harmoni dengan lingkungan alamnya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia mampu memperoleh kemudahan kemudahan dalam melakukan kehidepan sehari hari, dalam memenuhi fungsi hidupnya. Dengan ungkapan lain, makna dikembangkan ilmu dan teknologi oleh manusia (aspek aksiologis ilmu dan teknologi) ialah sebagai alat agar manusia dapat memenuhi misi atau makna kehidupannya di dunia.
      Perkembangan ilmu, serta teknologi yang menyertainya dicapai manusia melalui matarantai yang panjang dari upaya manusia untuk dengan kemampuan “interpretasi ayat kauniah” nya yang berupa kemampuan observasi, abstraksi, pengkajian dan eksperimentasi mereka. Perkembangan ilmu dan teknologi yang dicapai oleh umat manusia hingga saat ini telah mendorong ‘loncatan peradaban’ yang mencengang¬kan. Perkembangan ini sedemikian menyilaukan umat manusia sehingga menggeser persepsi mereka tentang ilmu dan tek¬nologi, yang semula sebagai alat untuk berinteraksi dengan lingkungan alaminya, menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Ilmu dan teknologi seringa dipandang sebagai yang mampu memecahkan segalanya, lahirlah rasionalisme. Ilmu dan teknologi seolah sebagai “tuhan”.
      Di sisi lain, disadari pula bahwa perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya berkembag oleh kemampuan rasion¬al manusia saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh corak pemikiran filsafati (pandangan budaya, keyakinan dan agama) para pengembangnya. Dengan demikian, perkembangan ilmu dan teknologi taklah netral, tetapi diwarnai pula oleh presuposisi presuposisi tertentu. Hal ini akan sema¬kin nyata dirasakan pada spektrum ilmu ilmu sosial. Perta¬nyaan ini cukup bermakna mengingat ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia saat ini dikembangkan dengan kurang memperhatikan nilai nilai moralitas kemanusiaan, nilai nilai keagamaan. Apalagi para pengembang ilmu dan teknolo¬gi kebanyakan mereka yang non muslim.
      Bagi bangsa Indonesia yang juga berarti bagi umat Islam, perkembangan ilmu dan teknologi juga menunjukkan permasalahan tesendiri, yaitu kenyataan ketinggalan dan sifat ketergantungan yang berkepanjangan tehadap dunia barat. Disamping itu, proses alih iptek (transfer of science dan technology) yang kita lakukan berlangsung tanpa sandaran etis yang kuat, sehingga proses ahli iptek tersebut kadang kadang secara sadar atau tidak disertai pula alih nilai (transfer of value) Barat, yang dalam beberapa hal bukan saja bertentangan dengan nilai nilai budaya bangsa, terutama bertentangan dengan nilai nilai Islam.
      Efek samping lain proses alih iptek seperti disebut¬kan diatas juga tidak menjamin terpecahkannya secara memadai permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia sendiri, seperti : kemiskinan, defisiensi pendidikan, defisiensi gizi dan kesehatan, kelangkaan kesempatan kerja, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena paket paket teknologi yang ditransfer pada umumnya dirancang untuk menghadapi problematika kehidupan masyarakat maju dan sekularistik, yang berbeda dengan problema sosial budaya bangsa Indonesia dan umat Islam didalamnya.
      Kenyataan tentang perkembangan ilmu dan teknologi diatas dapat menimbulkan dilema etis bangsa Indonesia, terutama kaum muslim dan cendekiawannya. Disatu sisi, bagaimanapun juga ilmu dan teknologi akan selau berkem¬bang, karena perkembangannya sendiri adalah suatu sunatul¬lah. Tanpa mengikuti dan menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi, umat Islam akan terbelakang dan akan inferior dalam perkembangan budayanya. Akan tetapi di sisi lain, kemajuan yang dicapai oleh ilmu dan teknologi itu tanpa sandaran etis yang kuat akan dapat menjerumuskan uamt pada kehidupan yang materialistik.
      Ilmu dan teknologi, menurut pandangan Islam, mestinya dikembangkan dan diperuntukkan bagi pemenuhan fungsi fungsi koderati manusia di atas. Bagaiman dengan ilmu dan teknologinya manusia mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi makhluk yang termulia, menajdi wakil Allah dalam mengelola dunia, membudayakan manusia sesuai dengan ke¬tinggian dengan martabatnya dihadapan Allah. Ilmu dan teknologi mestinya dimanfaatkan manusia untuk menunaikan tugas kerisalahannya dan menyingkatkan pengabdiannya terhadap sesama manusia sebagai manifestasi pengabdiannya kepada Al Khalik.
      Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi permasala¬han yang dihadapi umat Islam Indonesia, khususnya kelompok cendekiawannya, dibidang ilmu dan teknologi sebagai beri¬kut.

      (1) Bagaimana uamt Islam dapat mendudukkan kembali fungsi ilmu dan teknologi sebagai sarana manusia untuk menunaikan fungsi fungsi kodratinya sebagai hamba Allah ? Dan bagaimana cendekiawan muslim mampu mengambangkan ilmu dan teknologi tanpa terjerumus pada pola berfikir materialistik dan sekularistik ?
      (2) Bagaimanakah umat Islam mampu menguraikan ketingga¬lan dan ketergantungannya di bidang ilmu dan teknol¬ogi dari dunia barat ? Dan bagaimana proses alih ilmu dan alih teknologi dapat berlangsung tanpa menimbulkan efek negatif alih nilai dan budaya barat?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s