Ibarat Duri Dalam Daging


Hubungan Islam dan Kristen di Sumatera Barat

Upaya Kristenisasi dan Pelaksanaannya

Ibarat Duri dalam Daging

Pengantar

Pada kurun ke 14 Hijrah, dunia telah menyaksikan kejatuhan Islam dengan runtuhnya Khilafah Othmaniah, yang membawa perpecahan kepada umat Islam, dan kekuasaan negara-negara mulai dikuasai non Islam. Penguasaan tidak terbatas pada politik dan ekonomi, juga menusuk kebidang paling sensitive, yaitu aqidah dirusak dengan pemurtadan-pemurtadan melalui gerakan kristenisasi.

Kristenisasi adalah suatu gerakan keagamaan, bersifat politis kolonialis, mulai munculakibat kegagalan Perang Salib, sebagai upaya menyebar kristen ke tengah bangsa-bangsa di dunia, terutama di negara dunia ketiga termasuk di Indonesia. Sasarannya mencengkeramkan kekuasaan pada bangsa-bangsa tersebut. Pertama kali gerakan kristenisasi dikumandangkan oleh Raymon Lull ke Timur Tengah, dan masuknya zending katholik Portugis ke Afrika abad 15. Disusul kemudian masuknya zending Kristen Protestan Inggris, Jerman, dan Perancis. Kemudian, Peter Heling menceburkan diri ke tengah umat Islam di pantai Afrika, dan Baron du Betez sejak 1664 mendirikan akademi zending Masehi, yang diteruskan Mr. Cary muncul lebih keras di penghujung abad 18 sampai awal abad 20, menggerakkan “proyek kemanusiaan”, medis, pendidikan, aktifitas sosial, keluarga berencana, dan penyebaran issu peperangan. “Pembagian politik di dunia Islam sekarang ini merupakan bukti nyata bahwa tangan Tuhan telah berperan dalam sejarah untuk membangkitkan agama Masehiyang kini sedang aktif itu” (Samuel Zwemer, Lucknow, 1911).

Sebenarnya gerakan ini ditujukan kepada memerangi kesatuan muslimin. Banyak langkah dijalankan, antara lain menimbulkan keraguan terhadap ajaran-ajaran Islam, melalui gerakan badan-badan misionaris dengan berbagai aktifitas, mulai dari mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, memberikan bantuan permodalan, dan semua garapan yang mendatangkan simpati dan ketergantungan, seperti disebut oleh Nibrouse, Rektor Universitas Beirut 1948 : “Fakta telah membuktikan, pendidikan adalah sarana paling mahal yang telah diperalat para misionaris Amerika untuk mengkristenkan Suriah dan Libanon[1]

Orang Kristen di Sumatera Barat

Masyarakat Sumatera Barat, khusus etnis Minangkabau,sejak awal tidak pernah berselisih dengan penganut agama Kristen. Agama Kristen dianggap sebagai agama pendatang (Jawa, Batak, Ambon, yang sejak masa VOC ikut dalam ketentaraan kolonial), dengan peninggalan sampai sekarang, gereja hanya ada di sekitar asrama tentara.

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat Islam. Orang Minangkabau mempunyai adat istiadat dengan adagium adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Maka antara adaik dan syarak di Minangkabau tidak berpisah. Karena itu dalam hubungan kawin-mawin orang Minang menilik bukan perbedaan etnis, tetapi dari kesatuan aqidah, yakni sama-sama beragama Islam.

Masyarakat Minang yang sangat egaliter, menghormati orang dagang “dima bumi dipijak di sanan rantiang di patah, di situ aie disauak, disanan langik dijunjuang, dan disitu adaik bapakai”, menjadi sangat tenteram terhadap orang yang berbeda agama, selama mereka menjaga dan menghormati anutan orang Minangkabau. Karena itu, tidak lazim terjadi perang agama di Sumatera Barat. Bahkan, Perang Imam Bonjol sendiri di tenggarai sebagai perang melawan kolonial murni, bukan memerangi Kristen, walau dalam memacu semangat yang dirasa oleh lasykar Imam Bonjol, bahwa penjajah sama dengan kafir. Namun, di Aceh lebih kentara, yang dalam propaganda perang memekikkan kata-kata kafee = kafir, terhadap orang di luar Islam.

Kaedah adat di Minangkabau mengajarkan hormati orang yang datang, selama tidak merusak aqidah serta adat istiadat anak nagari. Kaedah ini telah memudahkan pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan program transmigrasi walaupun di daerah Sumatera Barat yang berbudaya Minang masalah tanah ulayat menjadi dominan. Namun, rasa kebangsaan yang kuat dapat mengatasi masalah rumit itu.

Hal ini terbukti ketika beberapa daerah di Pasaman (Barat dan Timur) dijadikan proyek penampungan transmigran dari Jawa, serta merta pemuka masyarakat dan anak nagari bersedia menyerahkan tanah ulayat mereka tanpa ganti rugi, dan menerima pendatang sebagai keluarga dalam nagarinya, dan itu telah berlaku sejak tahun 1953. Bahkan di daerah Tongar, ketika menempatkan pendatang dari Suriname, disebutkan dalam surat penyerahan tanah kepada Pemerintah Daerah Pasaman yang diterimakan oleh Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Kab. Pasaman (SJAHBUDDIN LATIF DT. SIBUNGSU) tercantum persyaratan antara lain ….”Orang-orang yang didatangkan itu untuk masuk lingkungan adat-istiadat dan Pemerintahan Kenegarian dimana mereka berdiam, (Kapar atau Lingkung Aur), sehingga beratsepikul ringan sejinjing dengan rakyat asli Kenegarian yang bersangkutan” ……….[1]

Pada umumnya semua pendatang transmigrasi itu sejak awal datang mengaku beragama Islam. Sehingga pada waktu itu, didatangkan guru-guru agama Islam, untuk mengajarkan agama Islam dengan baik. Pada masa ini hubungan antara warga transmigran dengan penduduk asli berlangsung baik, erat dan serasi, yang dibuktikan dalam bentuk hubungansangat baik, sampai akhir tahun 1956.

Para transmigran yang mulanya mengaku beragam Islam, ternyata di tahun 1957, telah disusupi orang Kristen, seperti di Padang Lawas/Kapar, Koto Baru/Mahakarya (26 KK), Tongar/Air Gadang (22 KK). Pada tahun 1957 itu warga pendatang Kristen mulai didorong aktif meminta Kantor Transmigrasi Seksi Kapar di Koto Baru untuk mengizinkan mendirikan rumah ibadah Katholik di daerah itu. [2]

Namun pada tanggal 30 Nopember 1957, Kepala Negari Kapar (Dulah) bersama dengan Pucuk Adat (Daulat Yang Dipertuan) dan Ninik Mamak (Dt. Gampo Alam) yang dikuatkan oleh Alim Ulama (Buya Tuanku Sasak) serta Cerdik Pandai, mengirim pernyataan kepada Kantor Transmigrasi Seksi Kapar, bahwa “permintaan umat Katholik tersebut di dalam lingkungan ulayat (tanah adat) Koto Baru dan Kapar tidak diizinkan (tidak dibolehkan), dengan alasan dikemukakan “Agama Katholik adalah tidak sesuai dengan AgamaIslam, yang telah kami pakai dan amalkan”.[3]

Kemudian di ikuti ketegasan dari seluruh pemuka masyarakat Pasaman yang dapat dibaca dalam pernyataan mereka yang menyebutkan sebagai berikut ; “Kami segala pemangku adat, alim-ulama, cerdik-pandai tetap kami tidak setuju, apalagi negeri kami ini dusun, bukanlah kota, kalau dikota kami tidak berkeberatan sedangkan masyarakat Transmigrasi sudah menurut adat, dan berkorong berkampung ………….”.[4]Pernyataan masyarakat dan Pemangku Adat beserta Pemerintahan Negeri Koto Baru yang tegas dan keras ini, sampai tahun 1960, usaha kristen tersebut tidak memperlihatkan gerak yang aktif. Namun sejak saat itu, sesungguhnya di Sumatera Barat telah mulai terjadi keretakan hubungan masyarakat Minang yang beragama Islam dengan pendatang yang beragama Kristen, khususnya di daerah transmigrasi Pasaman, yang dipicu oleh aktifitas zending (misionaris) kristen.

Namun, keretakan hubungan itu, tidak menjadikan anak nagari Sumatera Barat (Pasaman) menolak program pemerintah dalam bidang transmigrasi ini.

Ternyata, tanggal 26 September 1961, Kerapatan Adat Negari Kinali, yang ditanda tangani oleh 27 Ninik Mamak,3 orang Alim Ulama, 3 orang Cerdik-pandai mewakili 100 anggota kerapatan, atas nama seluruh penduduk Kinali, mempermaklumkan menerima rencana Pemerintah menempatkan Transmigrasi dalam daerah Kinali, yang disusul menyerahkan sebidang tanah untuk penampungan itu kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia tanpa ganti rugi, dengan batas-batas ….”dari muara Batang Pianagar ke Pangkalan Bunut, dari Pangkalan Bunut sampai kemuara Sungai Balai.., dari Muara Sungai Balai sampai ke tanda Batu (sepanjang 1 Km), dari tanda batu sampai kekampung Barau, dari kampung Barau ke kampung Teleng, dari Basung Teleng, sampai ke muara Batang Tingkok, dari muara Batang Tingkok ke muara Batang Timah, dari muara Batang Timah kanan hilir Batang Masang sampai ke Aur Bungo Pasang, dari Aur Bungo Pasang ke Muaro Batang Bunut, dari Muaro Batang Bunut ke Muaro Batang Pianagar” ….[5]Namun penyerahan tanah tersebut dikuatkan dengan syarat, bahwa, “orang-orang transmigrasi itu adalah sama-sama warga negara yang pada asasnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asli negeri Kinali terhadap Pemerintah dan adat istiadat setempat” [6]. Maka sehubungan dengan penyerahan tanah ini, Gubernur Propinsi Sumatera Barat (Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa) mengeluarkan surat pernyataan tgl. 30 September 1961 No. 62-Trm-GSB-1961 untuk menjamin penyelenggaraan transmigrasi sebaik-baiknya dalam daerah Sumatera Barat, dan dalam keputusan angka 4 menyatakan:…..”Orang-orang bekas transmigrasi diwajibkan mentaati segala peraturan umum dan daerah serta adat-istiadat setempat”.[7]Artinya menghormati adat istiadat Minang dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, yakni beragama Islam. Klop sudah, pagar nagari telah dikuatkan.

MENOMPANG RIAK DENGAN GELOMBANG

Gerakan Salibiyah memboncengi transmigrasi di Pasaman, ibarat duri dalam daging

Penempatan para-transmigran itu di atas tanah-tanah ulayat penduduk Kecamatan Pasaman, berdasarkan penyerahan tanah oleh Ninik Mamak dalam negeri yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, dengan persyaratan-persyaratan tertentu secara tertulis, diantaranya, “Bahwa mereka yang datang (para-transmigrasi) itu tunduk kepada ketentuan adat-istiadat yang berlaku di tempat mereka ditempatkan, denganpengertian bahwa mereka yang datang (para-transmigrasi) itu dianggap sebagai anak kemenakan (dalam hubungan hukum adat yang berlaku, yang tentu saja adat Minangkabau yang beragama Islam).

Berselang 20 tahun, di tahun 1973, di KECAMATAN PASAMAN (Pasaman Barat) telah terdapat pengikutKristen di Mahakarya, 342 orang, di Pujorahayu, 17 orang, di Ophir, 38 orang, di Jambak, 16 orang, begitu pula di Sumber Agung, Kinali (15 KK), Alamanda, Bunut Kinali, (17 KK), dengan bangunan gereja terdapat di Kampung II Mahakarya Koto Baru, Gereja Katholik KELUARGA KUDUS.Di daerahAlamanda/Bunut Kinali, Gereja Katholik. Dan di daerah pemukiman transmigrasi Sumber Agung/Kinali, terdapat Gereja Protestan/Pantekosta (1974) dengan nama GEREJA CINTA KASIH DALAM TUHAN).Sementara itu diPanti terdapat beberapa gereja dari H.K.B.P. Panti, Gereja Katholik Panti dan Gereja Advent/ Pantekosta dan Bethel Indonesia, serta di Koto Baru ini terdapat pula Dewan Komisi Gereja Katholik Kab. Pasaman/Gereja Keluarga Kudus Pasaman dan di tempat ini pula Pastoran Katholik Pasaman di bawah pimpinan Pastor Corvini Filiberto, ketika itu.

Pembinaan kepasroran pada tahun 1974 mulai menempati wilayah kerja Koto Baru dan Kinali (PASTORAN KATHOLIK PASAMAN) berpusat di Mahakarya/Koto Baru Simpang III Kecamatan Pasaman, umumnya diasuh oleh tenaga misionaris asing (asal Italia), Corvini Filiberto – berdiam disini selama 10 tahun asal Italia, Kepala Pastoran Katholik Pasaman, Pastor ZANANI, datang ke Pasaman tahun 1972, merangkap sebagai “dokter” pada Balai Pengobatan Keluarga Kudus Simpang III Koto Baru (ITALIA), Pastor Monaci Ottorino , mewakili Pastor Corvini Filiberto, penghubung tetap dengan Uskup Bergamin S.X., asal ITALIA, dan bertugas mengkoordinir sekolah-sekolah Katholik di Pasaman antara lain S.D. Setia Budi (Ophir), S.D. Keluarga Kudus (Koto Baru/Mahakarya) dan S.D. Teresia (Panti).

Tahun 1973 Di tepi Sungai Sampur Panti, berdiri sebuah pemukiman penduduk dengan nama KAMPUNG MASEHI. Di atas tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak; Panti dahulunya kepada keluarga pendatang dari Tapanuli juga yang pada mulanya seluruhnya beragama Islam.

Namun kemudian diketahui (1973) bahwa diantara penduduk itu terdapat 50 buah rumah jemaah kristen dan merekalah yang memberi nama kampung tersebut Kampng Masehi.

Pada tahun 1973 ini mereka mengajukan pula permohonan kepada Pemerintah Daerah Kab. Pasaman untuk mendirikan gereja di Kampung Masehi (Gereja HKBP ke II).

Seperti juga pada masa-masa yang telah berlalu Pemerintah daerah Kab. Pasaman tidak pernah memberikan keizinan disebabkan adanya protes dari segenap lapisan masyarakat dan penduduk (khususnya Panti), serta tidak memenuhi segala syarat-syarat diantaranya pembangunan gerja didaerah ini akan berakibat terhadap terganggunya keamanan dan kerukunan sesama penduduk yang telah terjalin selama ini.

Walaupun demikian, tanpa keizinan dari pemerintah daerah ini, namun pihak-pihak kristen (HKBP) tidak ambil peduli dantetap bertindak mendirikan gerejanya. Kondisi ini selamanya akan merupakan duri dalam daging bagi masyarakat di Pasaman.

(II). MASUKNYA KATHOLIK KE PANTI

Di samping jemaat Protestan/H.K.B.P (Huria Kristen Batak Protestan), terdapat pula beberapa diantaranya jemaat Gereja Katholik di bawah asuhan/pengawasan Keuskupan Padang. Hal ini terbukti setelah berulang kali Pastor-pastor Katholik dari Keuskupan Padan secara teratur mengunjungi Jemaat Katholik di Panti.

1. Tahun 1970

Pada tanggal 10 Mei 1970, M.NICOLAS SINAGA (Katekis Katholik Panti) bertempat tinggal di Banjar II Kamp. Cengkeh Panti, mengajukan permohonan kepada Bupati/KDH Kab. Pasaman untuk mendirikan Gereja Katholik di Panti, yang menurut alasannya bahwa ummat Katholik di Panti sudah beranggotakan 14 buah Rumah Tangga, dan atas anjuran Uskup Padang supaya ditempat itu di dirikan Gereja Katholik.

Gereja Katholik itu akan dibangun di atas tanah seluas 20 x 30 M dengan besar bangunan 6 x 12 M5 terletak di Kampung Cengkeh Panti, yang berasal dari tanah yang dikuasai oleh JANANGGAR HARAHAP yang bertempat tinggal di Kampung Cengkeh Panti, dan telah diserahkan hak penguasaannya kepada M. NICOLAS SINAGA pada tanggal 16 Januari 1970.

Pendirian Gereja ini tidak dibenarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman, tetapi nyatanya Gereja itu berdiri juga.Sejak bulan Januari 1968, M. NICOLAS SINAGA telah pernah mengajukan permohonan yang sama kepada Camat Perwakilan Panti, yang pada waktu tidak dapat diladeni oleh Camat berhubung karena penduduk Panti tidak dapat menerima.

Pada tanggal 28 Februari1968 Perwakilan Dep. Agama Prop. Sumatera Barat (Bahagian Katholik) menguatkan disamping Gereja juga akan dibangun Poliklinik, Sekolah dan Tempat Peribadatan Katholik, dimana surat tersebut ditanda tanggal M.B. Simanjuntak (Perwk. Dep. Agama Prop. Sumbar).

Persoalan ini bertahun-tahun kemudian berkembang terus menjadi “kasus Pasaman” yang sampai sekarang terlah berlalu tiga dasawarsa masih belum terselesaikan.

Ilustrasi‑ilustrasi ini seke­dar menggambarkan bidang‑bidang yang langsung menyangkut akidah umat, yang secara kontinu tidak bisa diabaikan serta perlu mendapatkan pertimbangan‑ pertimbangan matang.Memang masih ada hal‑hal yang tidak langsung menyang­kut akidah umat, tetapi secara tidak langsung dapat mem­pengaruhi ketenangan hati umat sebagai warga negara. Selama ini, banyak hal yang terasakan, “ya”, tetapi terka­takan, “tidak”. Khususnya di Minangkabau, dengan filosofi adat basandi syara’, dan syara’ basandi kitabullah,mulai di rasakan terganggu.

Sejak tahun 1967, jauh sebelum riak gerakan salibiyah di Pasaman ini makin keras menghempas kehidupan kertukunan ditengah kehidupan umat Islam. — Tidak hanya di Minangkabau, seluruh Indonesia sungguh dapat merasakan riak dari gerakan kristenisasi menghempas seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dewan Dakwah, merupakan salah satu lembaga dakwah di Indonesia yang ikut meminta prakarsa dari Menteri Agama Republik Indonesia supaya sama-sama dapat menyatukan pendapat yang berujung kepada terjaganya keutuhan masyarakat yang tengah terancam oleh kerasnya badai gerakan salibiyah ini.

Akhirnya, atas prakarsa Menteri Agama RI,dapat diadakan musyawarah antara pemuka agama di Jakarta. Pada pokoknya ,di usahakan supaya terpelihara kerukunan antar umat beragama.Semua pemuka Islam yang hadir dalam musyawarah, 30 November 1967 di Jakarta itu, menyetujui saran pemerintah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama ini. Tetapi sayangnya pemuka-pemuka Kristen Katholik maupun Protestan tetap menolak Ketetapan (SKB) Tiga Menteri ini –.

Pandangan tentang lajunya gerakan salibiyah, memang dirasakan perih bagi pemimpin dan pemuka Islam, terutama yang bergerak memandu umat melalui Dakwah Ilaa Allah. Maka, mengenai soal yang sangat penting dan peka ini, karena berdasarkan kenyataan‑kenyataan dan disampaikan secara jujur, adil dan terbuka, pada tahun‑tahun terakhir ini terasa mulai dapat dipahami. Buka saja oleh sesama golongan Islam, melainkan juga oleh golongan‑golongan masyarakat lainnya.

Sayangnya, sebahagian terbesar, kalau boleh disebut, hampir semua pemuka‑ pemuka agama Kristen, baik yang Katholik maupun yang Protestan, menolak saran pemerintah itu.

Dengan demikian, musyawarah gagal mencapai maksudnya.

Barulah pada tahun 1969, pemerintah merasa perlu secara lebih bersungguh‑sungguh mengatur lalu lintas pergaulan antar umat beragama dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/MDN/MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelanca­ran‑kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk‑ pemeluknya. Pada tahun 1978 disusul dengan Surat Keputusan Men­teri Agama No. 70/1978 tentang pedoman penyiaran agama, Surat Keputusan Menteri Agama No. 77/1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.(Lihat pandangan Dr.Anwar Haryono SH, dalam“Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Iman-Islam”, Cetakan Pertama, Jakarta Rabi’ul Akhir 1416 H/Agustus 1995, Hal 198 ‑ 199) –.

Bahan Maraji’

1.Dairatul Ma’arif al Islamiyah, The Encyclopedia of Islam,

2.Dairatul Ma’arif ad Dien wal akhlaq, Encyclopedia of Religion and Ethics,

3.Focus on Christian – Muslim Religions,

4.Al Fikr al Islamy al Hadist, DR. Mohammad al Bahiy, Kairo, 1975.

5.At Tabsyir wal Isti’mar, Mustasyar, DR.Mohammed “Izzat Ismail at Thahthawiy, Kairo.

6.Al Gharah ‘Ala al “Alam al Islamiy, Translator DR. Muhibuddin al Khatib, al Mathba’ah As Salafiyah, 1385 H.

7.At Tabsyir wal Isti’mar, DR. Musthafa al Khalidy dan DR. Umar Faruch, Kairo.

8.Ma’awil al Hadami wat Tadmir fii an Nashraniyah wat Tabsyir, DR. Ibrahim Sulaiman al Jibhan, Jil.IV, Riyadh, 1981.

9.Adhwak ‘Ala al Istisyraq, DR. Mohammed Abd. Fattah ‘Ulyan, Jld.I, Darul Buhuts, 14/2/1979.



[1] Al Mausu’ah al Muyassarah fil Adyan wal Mazahib al Mu’asharah, An Nadwah al “Alamiyah Lisy-syabab al Islamiy, Riyadh, 1993.pp. 108 –119, Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya), Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, Cet.kedua, al IshlahyPress, Jakarta 1995.



[1]Dokumen tgl. 9 Mei 1953.

[2]Pada tanggal 14 Nopember 1957 dengan surat edaran No. Bb./55/10 memintakepada Kepala Negari Kapar dan Ninik Mamak Kapar untuk memberikan keizinan.

[3]Bahkan oleh masyarakat dan pemukanya di Pasaman Barat itu disebutkan tekad yang jelas seperti ;

1. Selanjutnyajikalau saudara-saudara dari warga transmigrasi didatangkan ke-ulayat tanah (adat) Koto Baru/Kapar Kecamatan Pasaman umumnya terlebih dahulu kami mengadakan rapat denganBapak Bupati Syahbuddin Latif Dt. Sibungsu beserta DPD Kab. Pasaman Abd. Munir Dt. Bandaro Bara, Haji Latif, Rusli, Wedana A.I. Dt. Bandaro Panjang dan Camat Dt. Jalelo, dihadapan Ninik Mamak Koto Baru/KaparAir Gadang dan Buya Tuanku Sasak cucu kemenakan kamiNinik Mamak dalam Kecamatan Pasaman. Umumnya dengan kata lain, akan tunduk dibawah adat dan agama, yang telah kami pakai dari nenek moyang kami.

2.Diwaktu peresmian (penyerahan) saudara-saudara warga transmigrasi sudah ada Bapak Gubernur Ruslan Mulyoharjo telaha memberi nasehat kepada seluruh warga transmigrasi, supaya mereka menyesuaikan dengan masyarakat disini. Pepatahnya “dimana tanah diinjak disitulah langit dijunjung”, adat diisi lembago dituang, artikata mereka disini menurut adat dan agama yang telah ada.

3.Dengan perjanjian inilah baru kami terima saudara-saudara itu, menjadi cucu anak kemenakan kami dan duduk didalam ulayat adat kami.

4.Andai kata kalau tidak sesuaidengan perjanjian itu istimewa akan mendirikan, agama selain agama Islam tidak diizinkan, mungkinmendatangkan kejadian yan tidak diingini, apalagi ia untuk mendirikan satu rumah teruntuk kepada rumah Katholik (buat beribadah umatr Katholik).

[4] kutipan dokumen Pemda Pasaman tgl. 30-11-1957).

[5] Kutipan dokumen kerapatan AdatNegari Kinali No. 01/KANK/1961 tgl. 26 September 1961, di atas meterai Rp. 3,- 1953).

[6] Ibid.

[7] kutipan dokumen pernyataan Gubernur KDH Prop. Sumbar tgl. 30 Sept. 1961 No. 62/Trm/GSB/1961 dari salinan M.J. Jang Dipertuan).

One thought on “Ibarat Duri Dalam Daging

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s